Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1946
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1946
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan : Menetapkan peraturan sebagai berikut : UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. BAGIAN I. Umum. Pasal 1. Guna pengadilan tentara, yang daerah hukumnya termasuk daerah Jawa dan Madura berlaku sebagai pedoman :
Pasal 2. Guna pengadilan tentara, yang daerah hukumnya terletak di luar daerah Jawa dan Madura berlaku sebagai pedoman : "Reglement to regeling van het rechtswezen in de residenties buiten Java en Madoera", yang selanjutnya disebut "Rechtsreglement Buitengewesten", dengan perobahan-perobahan seperti dimuat dalam Undang-undang ini. BAGIAN II. PEMERIKSAAN-PERMULAAN. Pasal 3.
Pasal 4. Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3 pada tanggal 1 dan 15 dari tiap-tiap bulan mereka harus memberi laporan tertulis kepada Jaksa-Tentara tentang :
Pasal 5. Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan Jaksa-Tentara segera memberi laporan tertulis kepada kepala Dipisi yang bersangkutan. Pasal 6. Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, Jaksa-Tentara melakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan tentara sedapat-dapat secara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan biasa. BAGIAN III. PEMERIKSAAN PENGADILAN TENTARA DALAM TINGKATAN PERTAMA. Pasal 7. Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, maka pengadilan Tentara melakukan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam tingkatan pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara pidana yang dipakai oleh Pengadilan Negeri. Pasal 8.
BAGIAN IV. PEMERIKSAAN MAHKAMAH 1 TENTARA AGUNG DALAM TINGKATAN KEDUA. Pasal 9.
BAGIAN V. CARA MENJALANKAN PUTUSAN. Pasal 10. Putusan pengadilan tentara dijalankan oleh Jaksa-Tentara atau Jaksa-Tentara Agung yang bersangkutan dengan pedoman :
b, bab IV, titel V, bagian dari "Rechtsreglement Buitengewesten" untuk pengadilan tentara di luar Jawa dan Madura. ATURAN PENUTUP. Pasal 11. Jika perlu berhubung dengan keadaan, maka Presiden berhak menetapkan peraturan acara guna pengadilan tentara luar biasa yang menyimpang dari peraturan dalam undang-undang ini. Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. Menteri Pertahanan, AMIR SJARIFOEDIN. Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946. Sekretaris Negara A.G. PRINGGODIGDO.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)