Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1996
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1996
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 38
1971);
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971). Pasal 1…
Mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2), yang bunyi lengkap Persyaratan itu dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta salinan naskah asli Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 100 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) UMUM Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita Bangsa Indonesia dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan kerja sama internasional dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Berdasarkan prinsip tersebut, kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, perlu tetap dipelihara dan diamankan dari berbagai gangguan dan ancaman yang merupakan dampak dari era globalisasi. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia berusaha turut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat psikotropika, narkotika, dan zat adiktif. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sitetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada prinsipnya psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, penggunaan psikotropika yang tidak dilakukan oleh dan/atau tidak di bawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai-nilai budaya bangsa. Psikotropika… Psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan diatur secara tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan kesepakatan internasional dan penanganan secara khusus bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografinya cukup strategis bagi lalu lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin luas dan berdimensi internasional sehingga dipandang perlu adanya peningkatan kerja sama internasional. Berdasarkan resolusi The United Nations Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan the United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances (Konferensi Perserikan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Konvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Materi muatan konvensi pada hakikatnya sudah selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap psikotropika. Pengesahan konvensi tersebut dapat lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaannya. Dari aspek kepentingan dalam negeri dengan menjadi pihak pada konvensi tersebut Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upayanya dalam mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda, terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan dapat lebih dimantapkan. Salah satu wujud nyata dari kerja sama internasional adalah ikut sertanya Indonesia untuk mengesahkan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Pokok-… Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya Konvensi sebagai berikut:
Dalam Konvensi ini beberapa materi pokok yang diatur, antara lain, sebagai berikut:
Psikotropika ini mempunyai manfaat untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan kecenderungan untuk disalahgunakan sehingga akan dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan masalah sosial lainnya.
Demikian pula apabila diperlukan pemindahan dari satu golongan ke golongan lain ataupun penghapusan dari Daftar.
Untuk keselamatan pemakai, diperlukan penandaan mengenai petunjuk penggunaan dan peringatan yang dicantumkan pada kemasan psikotropika. Periklanan psikotropika bagi masyarakat umum pada prinsipnya dilarang.
Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV, Para Pihak diminta agar produsen dan semua yang diberi wewenang untuk memperdagangkan dan mendistribusi psikotropika, menyelenggarakan pencatatan yang menunjukkan rincian, jumlah yang dibuat, psikotropika yang ada dalam sediaan, nama penyalur, dan penerima. Konvensi ini menghendaki agar Para Pihak melakukan pengaturan yang sebaik-baiknya berkenaan dengan ekspor impor Psikotropika. Para Pihak melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menyatakan bahwa negara tersebut melarang pemasukan ke dalam negaranya atau salah satu wilayahnya, psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV.
Psikotropika yang termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, yang dibawa melalui penangkutan internasional untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau untuk keadaan darurat, tidak dianggap sebagai kegiatan ekspor-impor atau perlintasan melalui negara.
Indonesia bukan sebagai negara penandatangan Konvensi, maka sesuai dengan isi Pasal 25 dan 26 Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), cara yang ditempuh untuk menjadi Pihak pada Konvensi adalah dengan menyampaikan Piagam Aksesi. Apabila Indonesia telah menyampaikan Piagam Aksesi, maka Konvensi ini akan mulai berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Piagam Aksesi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aspek luar negeri yang hendak dicapai adalah untuk memperlancar kerjasama internasional di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dengan semua negara dan lembaga internasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang lebih dahulu telah meratifikasi konvensi ini. PASAL DEMI PASAL
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggeris. Diajukannya… Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31 ayat (2) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3657 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) RESERVATION ON ARTICLE 31 PARAGRAPH (2) CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 The Republic of Inconesia, while acceding to the Convention on Psychotropic Substances 1971, does not consider it self bound by the provision of Article 31 Paragraph (2) and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which have not been settled through the channel provided for in paragraph
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KEBINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd. Lambock V. Nahattands LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) PENSYARATAN TERHADAP PASAL 31 AYAT (2) KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971 Republik Indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap Konvensi Psikotropika 1971, tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KEBINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd. Lambock V. Nahattands KONVENSI PSIKOTROPIKA MUKADIMAH Para Pihak, Memperhatikan dengan seksama kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, Memperhatikan dengan seksama kesehatan masyarakat dan masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan psikotropika tertentu, Bertekad mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap yang menyebabkan penyalahgunaan psikotropika tersebut, Menimbang bahwa diperlukan tindakan yang keras untuk membatasi penggunaan psikotropika tersebut untuk tujuan-tujuan yang sah, Mengakui bahwa penggunaan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan dan penyediaannya untuk tujuan semacam itu seharusnya tidak terlalu dibatasi, Meyakini bahwa langkah-langkah yang efektif memberantas penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal, Mengakui kewenangan Perserikatan Bangsa=Bangsa di bidang pengawasan psikotropika serta menginginkan agar badan-badan internasional dimaksud hendaknya berada dalam kerangka Organisasi itu, Mengakui bahwa suatu konvensi internasional diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Menyetujui hal sebagai berikut: Pasal I… Pasal I PENGGUNAAN ISTILAH Kecuali dinyatakan lain secara tegas atau konteks menghendaki lain, istilah-istilah berikut dalam Konvensi ini mempunyai pengertian seperti yang tersebut di bawah ini. (a) "Dewan" adalah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. (b). "Komisi" adalah Komisi Narkotika dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. (c) "Badan" adalah Badan Pengawasan Narkotika Internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961. (d) "Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. (e) "Psikotropika" adalah setiap bahan, alami ataupun sintetis (termasuk sediaan), yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, atau IV. (f) "Sediaan" adalah (i) setiap larutan atau campuran, dalam bentuk apa pun, yang mengandung satu atau lebih bahan psikotropik, atau (ii) satu atau lebih bahan psikotropik dalam bentuk sediaan. (g) "Daftar Psikotropika Golongan I", "Daftar Psikotropika Golongan II", "Daftar Psikotropika Golongan III", dan "Daftar Psikotropika Golongan IV", adalah daftar golongsn psikotropika yang saling berkaitan yang dilampirkan pada Konvensi ini sebagaimana yang diubah sesuai dengan pasal 2. (h) "Ekspor"dan "Impor" dalam masing-masing konotasinya adalah pemindahan psikotropika secara fisik dari satu negara ke negara lain. (i) "Produksi"… (i) "Produksi" adalah segala proses kegiatan dimana psikotropika dapat dihasilkan, dan termasuk penyulingan ataupun transformasi dari bahan psikotropik ke dalam psikotropik lain. Pengertian istilah tersebut juga meliputi produksi sediaan di luar sedian yang dibuat menurut resep di apotek-apotek. (j) "Peredaran Gelap" adalah proses peredaran psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. (k) "Wilayah" adalah setiap bagian dari suatu Negara yang mengacu pada pasal 28, dinaytakan sebagai kesatuan terpisah untuk maksud Konvensi ini. (l) "Bangunan" adalah bangunan atau bagian dari bangunan, termasuk tanah di sekitarnya.
RUANG LINGKUP PENGAWASAN PSIKOTROPIKA
(a) bahwa psikotropika tersebut mempunyai potensi yang mengakibatkan: (i) (1) keadaan ketergantungan,
Selain itu Komisi dapat mengusahakan informsi lebih lanjut dari Organisasi Kesehatan Dunia atau dari sumber-sumber lain yang memadai.
Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia sebagaimana dimaksudkan paragraf 5 dan mengingat faktor-faktor yang disebut dalam paragraf itu, Komisi dapat memutuskan untuk memindahkan psikotropika tersebut dari satu Daftar ke Daftar lain atau menghapuskannya dari daftar-daftar yang ada.
(a) Suatu pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan pada Daftar Psikotropika Golongan I akan sejauh mungkin memperhatikan tindakan-tindakan pengawasan khusus yang dirinci menurut pasal 7, dan berkenaan dengan Bahan itu, harus: (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan dan distribusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 untuk Bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II; (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan atau penyaluran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 bagi Bahan yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan II; (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 12, kecuali menyangkut Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Bahan yang dipermasalahkan; (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 13 untuk Bahan-bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II yang berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor; (v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan paragraf 4(a) pasal 16; (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. (b) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang dimsukkan ke dalam Daftar Golongan II, berkenaan dengan bahan tersebut, harus: (i) memerlukan… (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai dengan pasal 8; (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan pasal 9; (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali terhadap Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan semacam itu untuk Bahan yang dipermasalahkan; (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban dari pasal 13 untuk bahan-bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II yang berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor; (v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan paragraf 4(a), (c), dan (d) pasal 16; dan (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. (c) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang diamsukkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan III, berkenaan dengan Bahan tersebut harus: (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai Pasal 8; (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan Pasal 9; (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali bagi Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan tentang Bahan yang dipermasalahkan; (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 berkenaan dengan larangan dan pembatasan mengenai ekspor dan impor; dan (v) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk pemberantasan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. (d) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan serupa itu berkenaan dengan Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan IV yang berkenaan dengan bahan tersebut, harus: (i) memerlukan izin produksi, perdagangan, dan pendistribusiansesuai dengan Pasal 8; (ii) mematuhi… (ii) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 yang menyangkut larangan dan pembatasan atas ekspor dan impor; dan (iii) mengatur tindakan-tindakan sesuai dengan pasal 22 untuk memberantas kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. (e) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu Bahan yang dipindahkan ke suatu Daftar yang menetapkan pengawasan dan kewajiban-kewajiban yang lebih ketat, harus menerapkan sekurang-kurangnya semua ketentuan Konvensi ini yang dapat diterapkan pada Daftar asal Bahan itu dipindahkan.
Permintaan untuk peninjauan kembali harus dikirmkan kepada Sekretaris Jenderal bersama dengan semua informasi yang sesuai sehingga dapat dijadikan dasar bagi peninjauan tersebut. (b) Sekretaris Jenderal harus menyampaikan salinan-salinan permintaan untuk penilaian dan informasi yang sesuai tersebut kepada Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan semua Pihak serta meminta mereka menyampaikan pandangan dalam jangka waktu 90 hari (sembilan puluh hari). Semua pandangan yang diterima akan disampaikan kepada Dewan untuk di pertimbangkan. (c) Dewan dapat mengukuhkan, mengubah, atau menarik keputusan Komisi. Pemberitahuan keputusan Dewan akan disampaikan kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Badan. (d) Selama menunggu hasil penilaian, keputusan yang asli dari Komisi sesuai paragraf 7 harus tetap berlaku dan tunduk pada paragraf 7.
Pasal 3…
KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN
Namun persyaratan dalam pasal-pasal dibawah ini harus tetap diberlakukan: (a) pasal 8 (perizinan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi; (b) pasal 11 (perihal catatan), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; (c) pasal 13 (larangan dan pembatasan ekspor dan impor); (d) pasal 15 (pemeriksaan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi; (e) pasal 16 (laporan yang harus diberikan oleh Para Pihak), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; dan (f) pasal 22 (ketentuan pidana), sampai tingkat yang diperlukan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya. Suatu… Suatu Pihak harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai setiap keputusan semacam itu, nama dan komposisi sediaan yang dikecualikan, dan tindakan pengawasan terhadap sediaan yang dikecualikan. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak-Pihak lain, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Dewan.
Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan dan setiap informasi yang dianggapnya sesuai, kepada semua Pihak dan Komisi. Apabila pembertihauan tersebut dibuat oleh suatu Pihak, maka Sekretaris Jenderal harus menyampaikannya kepada Organisasi Ksehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia harus menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian atas sediaan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal yang ditetapkan dalam paragaf 2, bersama dengan rekomendasi atas tindakan pengawasan apabila ada, sehingga sediaan tersebut harus dihentikan dari pengecualian. Komisi, dengan mempertimbangkan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaiannya akan menentukan bagi maslah-maslah medis dan ilmu pengetahuan, dan mengingat faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi dan faktor lainnya yang dianggap sesuai, dapat memutuskan untuk mengakhiri pengecualian atas sediaan tersebut dari suatu atau keseluruhan tindakan pengawasan. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi sesuai dengan paragraf ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Organisasi Kesehatan Dunia dan kepada Badan. Semua Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pengecualian dari tindakan pengawasan atau tindakan yang dipermasalahkan terhitung jangka waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) dari tanggal pemberitahuan Sekretaris Jenderal.
KETENTUAN KHUSUS YANG LAIN TENTANG LINGKUP PENGAWASAN Selain psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak dapat mengizinkan: (a) bawaan… (a) bawaan sediaan dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi oleh pelaku perjalanan internasional, namun setiap Pihak berhak memperoleh keyakinan bahwa sediaan tersebut diperoleh secara sah; (b) penggunaan Bahan psikotropik demikian dalam insdustri untuk produksi nonpsikotropika atau produk-produknya, harus tunduk pada penerapan tindakan pengawasan sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi ini sehingga psikotropika tersebut sampai pada suatu kondisi yang dalam praktiknya tidak dapat disalahgunakan atau dikembalikan ke bentuk semula. (c) penggunaan psikotropika semacam itu, untuk penangkapan binatang oleh orang secara khusus diberi izin oleh instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan atauran pengawasan sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi.
PEMBATASAN PENGGUNAAN BAGI KEPERLUAN PENGOBATAN DAN TUJUAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 6…
ADMINISTRASI KHUSUS Untuk tujuan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, setiap Pihak diharapkan menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasi khusus yang bermanfaat yang memungkinkan kerja sama secara erat dengan administrasi khusus yang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari konvensi pengawasan narkotika.
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG PSIKOTROPIKA DALAM DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak harus: (a) melarang semua penggunaan, kecuali untuk keperluan pengobatan yang sangat dibatasi dan tujuan ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya oleh orang-orang yang benar-benar telah diberi kewenangan dalam lembaga medis atau lembaga ilmu pengetahuan yang secara langsung berada di bawah pengawasan Pemerintah mereka atau yang secara khusus disetujui oleh mereka; (b) mensyaratkan agar proses produksi, perdagangan, distribusi dan kepemilikan didasarkan atas izin khusus atau telah mendapat kewenangan sebelumnya; (c) menyelenggarakan pengawasan ketat atas berbagai kegiatan dan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (a) dan (b); (d) membatasi jumlah pasokan kepada orang yang diberi kewenangan dalam jumlah tertentu untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya; (e) mensyaratkan agar orang-orang yang melaksanakan fungsi medis dan ilmu pengetahuan membuat dan menyimpan catatan tentang perolehan Bahan tersebut dengan rincian lengkap mengenai penggunaannya dan arsip catatan tersebut disimpan sekurang-kurangnya dua tahun setelah penggunaan terakhir Bahan tersebut dicatat; dan (f) melarang… (f) melarang ekspor dan impor kecuali apabila eksportir dan importir tersebut adalah pejabat atau badan yang berwenang dari masing-masing negara atau wilayah yang mengekspor atau mengimpor, atau orang atau perushaan yang secara khusus diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang di negara atau wilayah mereka untuk maksud tersebut. Persyaratan paragraf 1 pasal 12 untuk izin ekspor dan impor bagi psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II harus berlaku juga untuk psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I.
Membuka PDF…
Undang-Undang