DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian besar wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Ibu kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan;
a.bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua;
b.bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINS! PAPUA SELATAN PRESfDEN I SALINAN I Mengingat Menimbang
1. 2.Pernerintah ... Pasal 1 Dalarn Undang-Undang ini yang dirnaksud dengan:
2. 1.Pernerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang rnernegang kekuasaan pernerin tahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan rnenteri sebagairnana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dan Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2.Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 135, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4151) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nornor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni Khusus bagi Provinsi Papua (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 155, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6697); PRESIOEN BAB II ...
2.Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Selatan.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan provinsi- provinsi yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disebut DPR Papua Selatan adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan.
6.Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disingkat MRP Provinsi Papua Selatan adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
7.Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
8.Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rum pun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua. SK No I 46930 A Bagian Ketiga . . .

Pasal 3

(1)Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari:
1. a.Kabupaten Merauke;
2. b.Kabupaten Boven Digoel;
3. c.Kabupaten Mappi; dan
4. d.Kabupaten Asmat.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Cakupan pulau di Provinsi Papua Selatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Bagi an Kedua Cakupan Wilayah Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Provinsi Papua Selatan yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pengaturan ...

BAB II

PEMBENTUKAN,CAKUPANWILAYAH, BATASDAERAH, DAN IBU KOTA

Pasal 5

( 1) Dengan terbentuknya Provinsi Papua Sela tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

( 1) Provinsi Papua Selatan mempunyai batas daerah:

a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bin tang;
b.sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Aru.

(2)Provinsi Papua Selatan memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi, dengan tata cara penarikan garis batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah yang berkoordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.
(4)Penegasan batas daerah Provinsi Papua Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Peresmian Provinsi Papua Selatan dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

BAB IV

PEMERINTAHANDAERAH

Pasal 7

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Selatan mencakup urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

URUSANPEMERINTAHANDAERAH

Pasal 6

lbu Kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.

(2)Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya.
(3)Pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan wajib menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan. PRES IDEN REPLJBLIK INDONESIA Pasal 10 ...

Pasal 9

(1)Gubernur dan Wakil Gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik, Presiden mengangkat Penjabat Gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Jika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur definitif belum dilantik dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur definitif.
(5)Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Selatan, fasilitasi pemilihan Gubernur clan Wakil Gubernur dan DPR Papua Selatan pertama kali serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(3)Penetapan ...

Pasal 12

(1)DPR Papua Selatan terdiri atas anggota yang:
1. a.dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.diangkat dari unsur OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggota DPR Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024.

Pasal 11

(1)Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPR Papua Selatan, sekretariat MRP Provinsi Papua Selatan, dinas daerah, badan daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh Penjabat Gubernur Papua Selatan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Pendanaan pertama kali pelaksanaan fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(4)Aparatur ...

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2025