Pasa120 Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR Papua Pegunungan dan penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Pegunungan diatur lebih lanjut dalam undang-undang mengenai pemilihan umum. Pasa119
(1)Sebelum terbentuknya DPR Papua Pegunungan untuk pertama kali, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk tahun anggaran berikutnya.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.
(3)Rancangan Peraturan Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
(4)Penetapan Peraturan Gubernur Papua Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIX KETENTUANPERALIHAN
(4)Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perkembangan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Agar ... Pasa123 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. harus sejak Pasa122
(1)Peraturan pelaksanaan Undang-Undang In! ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung Undang-Undang ini diundangkan.
(2)Peraturan pe1aksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdiri dari jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dalam Otonomi Khusus.
BABX KETENTUANPENUTUP Pasa121
(1)Ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Pegunungan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi.
(2)Pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Pegunungan untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan:
a.calon pegawai negeri sipil OAP yang berusia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
b.pegawai honorer GAP yang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
c.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 159 PRATIKNO ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA JOKOWIDODO ttd. Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PRESIOEN Kabupaten ... Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, meneerdaskan kehidupan bangs a serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makrnur, dan sejahtera berdasarkan Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah baru di wilayah Papua tersebut perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempereepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Pengaturan mengenai Provinsi Papua Pegunungan perlu diatur dalam undang-undang tersendiri untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsl Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Selain itu adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempereepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan adanya pemekaran provinsi di Provinsi Papua Pegunungan serta memperhatikan kondisi wilayah yang seeara geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lainnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, I. UMUM PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONES1A NOMOR 16 TAHUN2022 TENTANG PEMBENTUKANPROVINSIPAPUAPEGUNUNGAN Pasa14 ...