Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2024
- Nomor
- 27
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
UU ini mengatur mengenai Kota Sibologa di Provensi Sumatra Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
UU ini mengatur mengenai Kota Sibologa di Provensi Sumatra Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, Pasal 20, Pasal 2L, dan Pasal 22D ayat l2l Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan REFUBLIK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA SIBOLGA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Sibolga berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l. BABII ... REPUSLIK IHDONESIA BAB II CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, DAN KARAKTERISTIK KOTA SIBOLGA
BAB II
Kota Sibolga terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu:
(21 Penegasan batas daerah Kota Sibolga secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Kota Sibolga memiliki karakteristik, yaitu:
BABIII ... REPUELTK INDONESIA KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan mengenai susunan dan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. cara sesuai
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92l, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sibolga dalam Undang- Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor IO92l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
ini mulai berlaku pada tanggalUndang-Undang diundangkan. Agar REFUEL|K TNE}ONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 125 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA undangan dan trasi Hukurn, ttd. a Djaman REPUEUK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG KOTA SIBOLGA DI PROVINSI SUMATERA UTARA I. UMUM Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (uuD NRI Tahun 1945). Melalui pembentukan daerah otonom, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga mempercepat terdistribusinya hak-hak publik dan pewujudan tujuan bernegara bagi masyarakat di daerah. Namun, pembentukan beberapa daerah otonom di Indonesia justru tidak didasari UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri, salah satunya ialah Kota Sibolga yang dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (UU Drt. No. 8 Tahun 1956). Pembentukan UU Drt. No. 8 Tahun 1956 tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara 1950 (UUDS 1950) dan Undang-Undang Nomor 22 Tah:un 1948 tentang Penetapan Aturan- Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). UUDS 1950 maupun UU No. 22 Tahun 1948 pada saat ini tidak berlaku lagi. Untuk itu diperlukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kota Sibolga dengan tujuan untuk menegaskan kembali kedudukannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain. . . REPUELIK INOONESIA Selain itu, pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menegaskan cakupan wilayah Kota Sibolga. Pada saat pembentukan UU Drt. No. 8 Tahun 1956, tidak dinyatakan secara tegas wilayah yang menjadi cakupan wilayah Kota Sibolga. Cakupan wilayah tersebut pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981 mengenai pembentukan kecamatan-kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, yakni Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, dan Kecamatan Sibolga Selatan. Selanjutnya pada tahun 2OO2 dibentuk Kecamatan Sibolga Sambas dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2OO2 sehingga cakupan wilayah Kota Sibolga terdiri atas empat kecamatan. Pembentukan Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap karakteristik Kota Sibolga, berupa karakteristik wilayah, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, Undang- Undang ini perlu dibentuk untuk menggantikan UU Drt. No. 8 Tahun 1956 dengan memuat penyesuaian dasar hukum, penegasan cakupan wilayah, pengakuan terhadap karakteristik, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang