(1)Dana untuk melaksanakan fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian bersumber dari:
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
dan/atau
b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal II Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2.Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1 Agar Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Undang-Undang penempatannya dalam Lembaran Indonesia. memerintahkan ini dengan Negara Republik Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 227 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Hukum, Djaman PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OII TENTANG KEIMIGRASIAN I. UMUM Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94s mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum berkonsekuensi bahwasanya setiap aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan negara Indonesia haruslah berdasarkan atas hukum yang diejawantahkan dengan suatu sistem hukum nasional yang berinduk paaa konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Repuutit Indonesia Tahun 1945. Bahwa penyelenggaraan Keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangs" d^r, bernegara, tuntt- memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang- undangan untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan penghargaan ter[adap hak aJasi T"rrr:i? sebagaimana d[iamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pada tingkat Undang-Undang, penyelenggara€rn sektor Keimigrasian dimaksud telah diatui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oll tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2orl tentang Keimigrasian merupakan Undang-Undang yang terdampak akibat Pr.rtusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4O/PUU-lXl2Oll dan Pr.rtusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64 IPUU-lx/2oLl yang memutuskan bahwa frasa "penyelidikan dan" dan frasa "setiap kali" pada pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (ll Undang-undang Nomor 6 Tahun: zotl tentang Keimigrasian adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain . . . REFUBUK INDONESIA Selain itu, dalam perkembangannya, untuk memulihkan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Corona Vitus Disease 2019 (COVID-l9) serta menarik arus dan menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang dapat menarik investor dan wisatawan mancaneg{a dengan talenta berkemampuan tinggi, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk menetapkan kebijakan yang memberikan insentif bagi para investor dan wisatawan mancanegara tersebut. Akibatnya, upaya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan tersebut menimbulkan kebutuhan yang nyata dan mendesak khususnya untuk mengimbanginya dengan penerapan kebijakan secara selektif yang secara konkret perlu dilakukan dengan memperbaiki sistem teknologi informasi agar relevan dengan perkembangan teknologi terkini dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi terhadap lalu lintas orang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. Adanya kebutuhan yang nyata dan mendesak dalam implementasi fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian dimaksud, utamanya untuk segera melakukan perbaikan sumber daya, sistem teknologi, dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi lalu lintas orang, berkonsekuensi pada diperlukan penguatan kelembagaan dan sarana prasarana pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana juga akan memerlukan anggaran yang besar sehingga tidak lagi hanya bergantung pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia memandang perlu untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana telah banyak diterapkan pada berbagai sektor diantaranya misalnya dengan melibatkan peran serta pihak swasta melalui skema kerja sarna Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana praktik-praktik yang telah lazim dan banyak berlaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perubahan dilakukan khusus sebagai tindak lanjut adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi guna mencapai kepastian hukum, Pencegahan dan Penangkalan, serta mengenai ketentuan sumber pembiayaan untuk fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian dari yang berorientasi pada APBN ke alternatif sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. II.PASAL... REPUEUK INDONESIA II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1