Bantuan Hukum
Ibu dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan berhak memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan diberikan melalui layanan hukum yang berwenang, bukan sebagai pembayaran tunai.
1 lembagaDiperbarui 3 minggu lalu
Lembaga pelaksana
Deskripsi
Ibu dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan berhak memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan diberikan melalui layanan hukum yang berwenang, bukan sebagai pembayaran tunai.
Penjelasan
Negara bertanggung jawab menjamin akses bantuan hukum agar ibu dapat memahami, mempertahankan, dan memulihkan haknya. Perlindungan ini penting karena persoalan hukum dapat menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan kerja, kesejahteraan sosial, dan layanan publik lainnya.
Apabila bantuan hukum tidak tersedia atau sulit diakses, ibu dapat menghadapi sengketa, diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran hak tanpa pendampingan yang memadai. Keadaan tersebut juga dapat mengganggu kesejahteraan ibu dan anak selama fase seribu hari pertama kehidupan.
Landasan kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, khususnya Pasal 5. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memastikan pelaksanaannya melalui perangkat pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
Intervensi dilaksanakan dengan menyediakan akses terhadap informasi, konsultasi, pendampingan, atau bentuk layanan hukum lain sesuai masalah yang dihadapi dan ketentuan yang berlaku. Penanganannya dilakukan oleh layanan atau pemberi bantuan hukum yang berwenang.
Pasal 5 tidak menetapkan nominal bantuan, tarif, anggaran per penerima, alur permohonan terperinci, atau satu kantor khusus. Persyaratan, tahapan pemeriksaan, dan tempat pengajuan mengikuti mekanisme bantuan hukum serta kewenangan lembaga penyedia layanan yang berlaku.
Untuk menerima manfaat, ibu menyampaikan persoalan hukumnya kepada layanan bantuan hukum atau layanan pemerintah yang berwenang, memenuhi persyaratan, dan menyerahkan dokumen yang diminta. Penyedia layanan kemudian menilai kebutuhan dan memberikan bantuan sesuai kewenangan serta jenis persoalan hukumnya.