BINGO (Bank Indonesia Ngobrol dengan Komunitas)

Bank Indonesia menjalankan mandat publik yang berdampak langsung pada kehidupan warga, terutama melalui kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengelolaan Rupiah. Karena itu, negara bertanggung jawab membuka akses informasi agar masyarakat memahami peran dan kebijakan bank sentral, bukan hanya menerima akibatnya. Edukasi publik menjadi bagian dari transparansi, akuntabilitas, dan upaya memperkuat kepercayaan serta literasi kebijakan publik.

Jika program edukasi seperti BINGO gagal berjalan, masyarakat berisiko memiliki pemahaman yang keliru tentang kebijakan Bank Indonesia, sistem pembayaran, dan perlindungan konsumen. Dampaknya dapat berupa misinformasi, rendahnya kepercayaan terhadap kebijakan moneter, kerentanan terhadap penipuan keuangan, serta perilaku ekonomi yang tidak sehat. Kegagalan edukasi juga dapat memperlemah transmisi kebijakan karena publik tidak memahami alasan dan tujuan kebijakan yang diambil.

Secara hukum, peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugas publik dan berhubungan dengan masyarakat bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Secara institusional, BINGO merupakan bagian dari layanan kunjungan dan edukasi Bank Indonesia yang dikelola sebagai layanan publik. Kerangka ini menempatkan edukasi bukan sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai konsekuensi dari mandat bank sentral yang menyangkut kepentingan umum.

BINGO berjalan melalui dua format utama. Format pertama adalah BINGO Kantor Pusat, yaitu peserta datang langsung ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta untuk mengikuti dua sesi. Sesi pertama membahas topik kebanksentralan, seperti peran dan fungsi bank sentral, sejarah BI, kedudukan BI dalam struktur negara, transformasi BI, serta cakupan kebijakan moneter dan makroprudensial. Sesi kedua bersifat pilihan, yaitu peserta memilih satu topik seperti Ek