Pelayanan
Negara menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Pelayanan dilaksanakan melalui instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kebutuhan penerima.
1 lembagaDiperbarui 3 minggu lalu
Lembaga pelaksana
Deskripsi
Negara menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan bagi ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Pelayanan dilaksanakan melalui instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kebutuhan penerima.
Penjelasan
Fase seribu hari pertama kehidupan memerlukan dukungan negara karena kondisi ibu dan anak pada masa ini berkaitan erat dengan kesehatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan keluarga. Pelayanan publik diperlukan agar dukungan tersebut dapat dijangkau secara layak dan setara.
Kegagalan pelayanan dapat menyebabkan kebutuhan ibu atau anak terlambat ditangani, memperbesar kesenjangan akses, dan mengganggu kesejahteraan keluarga. Pelayanan yang terputus atau tidak terkoordinasi juga dapat membuat penerima harus berpindah-pindah unit tanpa memperoleh penanganan yang sesuai.
Landasan kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, dengan rujukan Pasal 23 dan Pasal 46. Presiden Republik Indonesia menjalankan undang-undang melalui kementerian, lembaga, dan jajaran pemerintahan sesuai kewenangannya.
Pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan ibu dan anak selama fase seribu hari pertama kehidupan. Instansi yang menangani kebutuhan tersebut dapat memberikan layanan secara langsung atau mengarahkan penerima kepada unit lain yang lebih berwenang apabila diperlukan penanganan lintas bidang.
Rujukan pasal tersebut tidak memberikan dasar untuk menyatakan satu tarif, nilai manfaat, atau anggaran individual yang berlaku bagi seluruh bentuk pelayanan. Persyaratan, tahapan, dan kantor tujuan mengikuti jenis layanan yang dibutuhkan serta ketentuan unit pelayanan yang menanganinya.
Ibu, keluarga, atau pendamping dapat menghubungi unit pelayanan pemerintah yang relevan di wilayah tempat tinggalnya, termasuk fasilitas kesehatan untuk kebutuhan kesehatan atau perangkat daerah terkait untuk dukungan lainnya. Penerima mengikuti pendaftaran atau pemeriksaan kebutuhan, menyerahkan identitas dan dokumen pendukung apabila dipersyaratkan, lalu memperoleh pelayanan atau rujukan sesuai kewenangan unit tersebut.