Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
Negara mengatur pemenuhan hak dan pelayanan bagi ibu dan anak selama fase seribu hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pelayanan mencakup dukungan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang diselenggarakan secara terpadu.
1 lembagaDiperbarui 3 minggu lalu
Lembaga pelaksana
Deskripsi
Negara mengatur pemenuhan hak dan pelayanan bagi ibu dan anak selama fase seribu hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pelayanan mencakup dukungan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang diselenggarakan secara terpadu.
Penjelasan
Negara bertanggung jawab menjaga kesejahteraan ibu dan anak karena kesehatan ibu berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Fase seribu hari pertama kehidupan memerlukan perhatian khusus agar hak dasar ibu dan anak dapat dipenuhi secara setara.
Apabila pelaksanaannya gagal, ibu dan anak menghadapi risiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan, masalah gizi, hambatan tumbuh kembang, serta keterlambatan memperoleh pertolongan. Kegagalan koordinasi juga dapat memperlebar kesenjangan layanan antarwilayah dan menambah beban sosial serta ekonomi keluarga.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Presiden memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara pelayanan menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Intervensi dilakukan melalui rangkaian pelayanan yang berkesinambungan selama kehamilan, persalinan, masa setelah persalinan, menyusui, dan masa anak hingga berusia dua tahun. Bentuknya dapat berupa pelayanan kesehatan dan gizi, penyampaian informasi, dukungan pengasuhan, perlindungan dari risiko, serta rujukan ke layanan lain yang diperlukan.
Pengaturan ini tidak menetapkan satu tarif, besaran bantuan tunai, atau prosedur permohonan tunggal untuk seluruh layanan. Pelaksanaan teknis berlangsung melalui fasilitas kesehatan, pos pelayanan terpadu, serta perangkat pemerintah pusat atau daerah yang menangani kesehatan, sosial, kependudukan, ketenagakerjaan, dan perlindungan perempuan dan anak sesuai jenis kebutuhan.
Ibu, anak, atau keluarganya dapat mengakses manfaat dengan mendatangi puskesmas, posyandu, rumah sakit, atau unit layanan pemerintah daerah terdekat. Petugas melakukan pendataan dan pemeriksaan kebutuhan, memberikan layanan yang tersedia, serta menerbitkan rujukan apabila penanganan harus dilanjutkan oleh fasilitas atau instansi lain.