Deskripsi
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan situs cagar budaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya sepanjang memperoleh izin dan mengikuti ketentuan pelestarian yang berlaku.
Penjelasan
Negara bertanggung jawab atas perawatan situs bersejarah karena cagar budaya merupakan kekayaan identitas, sejarah, dan kebudayaan bangsa yang tidak tergantikan. Pelestarian situs bersejarah memastikan generasi mendatang tetap dapat mengenali akar peradaban dan jati diri masyarakat Indonesia. Tanggung jawab ini dijalankan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bentuk kewajiban kolektif dalam menjaga warisan budaya.
Apabila program perawatan situs bersejarah gagal, situs-situs cagar budaya berisiko mengalami kerusakan fisik, kehilangan nilai sejarah, hingga musnah akibat pembangunan yang tidak terkendali atau bencana alam. Kegagalan ini juga menghilangkan sumber pengetahuan, potensi pariwisata budaya, dan identitas lokal yang menjadi pengikat komunitas. Kerugian tersebut bersifat permanen karena cagar budaya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya setelah rusak atau hilang.
Dasar hukum utama program ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melestarikan cagar budaya dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan teknis di lapangan didukung oleh lembaga seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk benda bergerak dan tidak bergerak, serta Balai Konservasi Borobudur untuk kawasan tertentu.
Program ini bekerja melalui tiga pendekatan utama, yaitu perlindungan untuk mencegah kerusakan, pemeliharaan untuk menjaga kondisi fisik, dan pemulihan untuk mengembalikan situs ke keadaan semula. Setiap upaya pelestarian harus didasarkan pada studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penetapan status cagar budaya dilakukan oleh bupati atau wali kota atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, sehingga situs yang dilindungi memiliki dasar hukum yang jelas.
Secara operasional, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya melalui pemberian izin, dukungan tenaga ahli, bantuan pendanaan, serta pelatihan bagi pengelola dan masyarakat. Pendanaan perawatan situs bersejarah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang ingin memanfaatkan situs untuk kegiatan tertentu harus mengajukan permohonan izin kepada instansi yang berwenang dan mematuhi ketentuan pelestarian yang ditetapkan.
Seorang warga memperoleh manfaat program ini dalam bentuk terjaganya situs bersejarah di lingkungannya sebagai ruang belajar, ruang publik, dan sumber ekonomi kreatif. Warga juga dapat berperan aktif dengan melaporkan temuan atau kerusakan situs kepada pemerintah daerah, mengikuti kegiatan pelestarian, atau mengajukan izin pemanfaatan yang sesuai. Dengan demikian, perawatan situs bersejarah menjadi kerja bersama antara negara dan masyarakat untuk menjaga warisan budaya tetap hidup dan bermanfaat.