M. Fanshurullah Asa

M. Fanshurullah Asa adalah seorang birokrat dan tokoh publik Indonesia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di pemerintahan dan sektor energi. Ia menempuh pendidikan Sarjana Teknik di Universitas Tanjungpura, serta Magister Teknik dan Doktoral di Universitas Indonesia. Pada tahun 2010, ia menjadi peserta terbaik dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-44 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) dan dianugerahi Medali Wibawa Seroja Nugraha.

Karier profesionalnya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk anggota DPR RI (2004-2009), Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2011), Wakil Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) (2011-2014), Komite BPH Migas (2012-2017), dan Kepala BPH Migas (2017-2021). Selama menjabat Kepala BPH Migas, ia berhasil merealisasikan Program BBM Satu Harga di daerah 3T dan mencapai PNBP sebesar Rp 1,35 triliun pada tahun 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) LNG Indonesia (2018–2022).

Selain itu, ia aktif di dunia akademik sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2003-2022) dan Universitas Pertamina (2022-sekarang), serta Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Dosen Indonesia (2022–2027). Ia juga merupakan penulis buku "Energi Untuk Kemandirian: Pemikiran dan Refleksi Pengalaman Satu Dekade untuk Sektor Hilir Migas Indonesia" (2021).

Pada Januari 2024, M. Fanshurullah Asa dilantik sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI periode 2024-2029, setelah sebelumnya diusulkan sebagai kandidat peringkat pertama oleh Presiden Joko Widodo dan Pansel untuk uji kelayakan di DPR RI. Ia dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan sektor energi dan penguatan persaingan usaha di Indonesia, serta mengusung pendekatan Pentahelix dalam kepemimpinannya.

M. Fanshurullah Asa dikenal sebagai figur yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan sektor energi dan penguatan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Ia mendorong penguatan ekosistem persaingan usaha yang sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi ekonomi nasional yang berpihak pada kepentingan publik, dengan menerapkan konsep Pentahelix (kolaborasi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat sipil, media, dan organisasi masyarakat). Pendekatan berbasis keadilan yang sebelumnya diterapkan di BPH Migas, seperti Program BBM Satu Harga dan jargas, juga menjadi bagian dari orientasi kebijakannya di KPPU.