DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Keputusan BPK No. 13/K/I-XIII.2/12/2016

Nomor: 13/K/I-XIII.2/12/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Indonesia, BPK RI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung nilai historis perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan dan mengenalkan jati diri Badan Pemeriksa Keuangan serta mengedukasi masyarakat tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2.Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 78/S/I/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
2.Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3614/M.PAN-RB/11/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Penataan Organisasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Struktur Organisasi Setjen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 3

2.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas:

a.Bagian Pengelolaan Informasi;
b.Bagian Hubungan Antar Lembaga;
c.Bagian Kerja Sama Internasional; dan
d.Museum BPK Republik Indonesia (RI).
1. 3.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
(2)Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya.
(3)Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 4

4.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Di lingkungan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdapat Museum BPK RI.

Pasal 36B

(1)Museum BPK RI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BPK.
(2)Museum BPK RI dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 36C

Museum BPK RI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Museum BPK.

Pasal 36D

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C, Museum BPK RI menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan program dan kegiatan Museum BPK RI;
b.pengkajian, edukasi, dan konservasi bendabernilai sejarah pemeriksaan keuangan negara;
c.pengelolaan perpustakaan Museum BPK RI;
d.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum BPK RI; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 36E

Museum BPK RI berlokasi di Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

5.Ketentuan Pasal 818 ayat (5) diubah sehingga Pasal 818 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 818

(1)Sekretaris Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Direktorat Utama, dan Auditor Utama adalah jabatan struktural Eselon I.a.
(2)Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon I.b.
(3)Kepala Biro, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Auditorat, dan Kepala Perwakilan adalah jabatan struktural Eselon II.a.
(4)Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Kepala Balai Diklat, dan Kepala Subauditorat adalah jabatan struktural Eselon III.a.
(5)Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, dan Kepala Museum BPK RI adalah jabatan struktural Eselon IV.a. KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 5

6.Mengubah Lampiran II Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini. Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN WAKIL KETUA, ttd. SAPTO AMAL DAMANDARI KETUA, ttd. HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd. Nizam Burhanuddin KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 6 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPK-RI NOMOR : 13/K/I-XIII.2/12/2016 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIRO UMUM BIRO TEKNOLOGI INFORMASI BIRO KEUANGAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 7 STRUKTUR ORGANISASI BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN BIRO SETPIM UMUM BALAI DIKLAT MEDAN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN BALAI DIKLAT YOGYAKARTA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN BALAI DIKLAT MAKASSAR SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN WIDYAISWARA WAKIL KETUA, ttd. SAPTO AMAL DAMANDARI KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ttd. HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd. Nizam Burhanuddin

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung nilai historis perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan dan mengenalkan jati diri Badan Pemeriksa Keuangan serta mengedukasi masyarakat tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

2.Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 78/S/I/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
2.Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3614/M.PAN-RB/11/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Penataan Organisasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Struktur Organisasi Setjen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 3

2.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas:

a.Bagian Pengelolaan Informasi;
b.Bagian Hubungan Antar Lembaga;
c.Bagian Kerja Sama Internasional; dan
d.Museum BPK Republik Indonesia (RI).
1. 3.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
(2)Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya.
(3)Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 4

4.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Di lingkungan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdapat Museum BPK RI.

Pasal 36B

(1)Museum BPK RI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BPK.
(2)Museum BPK RI dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 36C

Museum BPK RI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Museum BPK.

Pasal 36D

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C, Museum BPK RI menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan program dan kegiatan Museum BPK RI;
b.pengkajian, edukasi, dan konservasi bendabernilai sejarah pemeriksaan keuangan negara;
c.pengelolaan perpustakaan Museum BPK RI;
d.pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum BPK RI; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 36E

Museum BPK RI berlokasi di Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

5.Ketentuan Pasal 818 ayat (5) diubah sehingga Pasal 818 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 818

(1)Sekretaris Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Direktorat Utama, dan Auditor Utama adalah jabatan struktural Eselon I.a.
(2)Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon I.b.
(3)Kepala Biro, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Auditorat, dan Kepala Perwakilan adalah jabatan struktural Eselon II.a.
(4)Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Kepala Balai Diklat, dan Kepala Subauditorat adalah jabatan struktural Eselon III.a.
(5)Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, dan Kepala Museum BPK RI adalah jabatan struktural Eselon IV.a. KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 5

6.Mengubah Lampiran II Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini. Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN WAKIL KETUA, ttd. SAPTO AMAL DAMANDARI KETUA, ttd. HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd. Nizam Burhanuddin KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 6 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPK-RI NOMOR : 13/K/I-XIII.2/12/2016 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIRO UMUM BIRO TEKNOLOGI INFORMASI BIRO KEUANGAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA I ANGGOTA II ANGGOTA III ANGGOTA IV ANGGOTA V ANGGOTA VI ANGGOTA VII KADIT LPBH KADITAMA BINBANGKUM SEKRETARIS JENDERAL 7 STRUKTUR ORGANISASI BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN BIRO SETPIM UMUM BALAI DIKLAT MEDAN SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN BALAI DIKLAT YOGYAKARTA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN BALAI DIKLAT MAKASSAR SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENYELENGGARAAN WIDYAISWARA WAKIL KETUA, ttd. SAPTO AMAL DAMANDARI KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ttd. HARRY AZHAR AZIS Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd. Nizam Burhanuddin

Keputusan BPK No. 13/K/I-XIII.2/12/2016

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 36A

Pasal 36B

Pasal 36C

Pasal 36D

Pasal 36E

Pasal 818

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 24

Pasal 28

Pasal 36A

Pasal 36B

Pasal 36C

Pasal 36D

Pasal 36E

Pasal 818

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006