MEMUTUSKAN:
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SKlI-VII1.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan
4.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
Mengingat ,........-------- -_.._ ...- .. ------------------------ 3 Subauditorat 1I1.A.2mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
"Pasa1340
3.Ketentuan Pasal 340 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas." "Pasa1336
2.Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, pembangunan manusia dan kebudayaan, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi." "Pasa1332
1.Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4 Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, serta lembaga terkait di lingkungan entitas." "Pasa1342
4.Ketentuan Pasal 342 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasHpemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A." 5 Subauditorat III.B.1 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B." "Pasa1345
5.Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6 Subauditorat III.B.2 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan -,
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B." "Pasa1346
6.Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
------------- _ 7 Subauditorat III.C.1 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
"Pasa1351
8.Ketentuan Pasal 351 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Auditorat III.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas." "Pasa1348
7.Ketentuan Pasal 348 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8 Subauditorat III.C.2 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
"Pasa1352
9.Ketentuan Pasal 352 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS., baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C." 9 Subauditorat IV.A.1 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Inspektorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
"Pasa1366
11.Ketentuan Pasal 366 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Auditorat IV.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta lembaga terkait di lingkungan entitas." "Pasa1363
10.Ketentuan Pasal 363 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat lll.C." 10 Subauditorat IV.A.2 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
"Pasa1367
12.Ketentuan Pasal 367 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pad a aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A." 11 Subauditorat IV.B.1 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
"Pasa1372
14.Ketentuan Pasal 372 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Auditorat IV.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta lembaga terkait di lingkungan entitas." "Pasa1369
13.Ketentuan Pasal 369 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.A." 12 Subauditorat IV.B.2 mempunyai tugas:
a.pada Iingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B." "Pasa1373
15.Ketentuan Pasal 373 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pad a entitas terperiksa;
9.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentinqan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B." 13 Subauditorat VI.A. 1 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.mengoordinir pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah;
4.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
,5. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; "Pasa1575
18.Ketentuan Pasal 575 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Auditorat VI.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas." "Pasa1572
17.Ketentuan Pasal 572 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua." "Pasa1568
16.Ketentuan Pasal 568 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:
14 Subauditorat VI.A.2 mempunyai tugas:
a.pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1.merumuskan rencana kegiatan;
2.mengusulkan tim pemeriksa;
3.mengoordinir pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah;
4.melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
5.mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
6.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
7.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
"Pasa1576
19.Ketentuan Pasal 576 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
7.mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
9.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
10.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12.melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A." 15 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, HARRY AZHAR AZISSAPTO AMAL DAMANDARI ttdltd BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA,WAKIL KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2016 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pasal II
8.mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
9.melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
10.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11.menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
12.melakukan pemutakhiran data pada apllkasl SMP dan DEP; dan
b.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI,A."