DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 Tahun 2010

Nomor: 04/KPPU/KEP/I/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 5 Januari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Sekretariat Komisi adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komisi.
(2)Struktur organisasi Sekretariat Komisi sebagaimana terlampir dalam Keputusan Komisi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Pasal 2

(1)Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Komisi, melalui Ketua dan Wakil Ketua Komisi. 3

Pasal 3

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan teknis operasional dan administratif di lingkungan Sekretariat Komisi;
b.pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha;
c.pelaksanaan kajian dan harmonisasi kebijakan persaingan;
d.pelaksanaan bantuan hukum, hubungan kelembagaan dan advokasi;
e.pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
f.pembinaan dan pengembangan kelembagaan, tata kerja, sistem dan teknologi informasi, program kerja dan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi.

BAB II

ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI

Pasal 5

Sekretariat Komisi terdiri dari:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Administrasi;
c.Biro Humas dan Hukum;
d.Biro Investigasi;
e.Biro Penindakan;
f.Biro Merger;
g.Biro Kebijakan;
h.Biro Pengkajian;
i.Biro Pengendali Internal;
j.Kelompok Jabatan Fungsional;
k.Kantor Perwakilan Daerah;
l.Staf Ahli Komisi;
m.Kelompok Kerja Komisi. 4

Pasal 6

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta inventarisasi kekayaan milik negara, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan, penyusunan rencana, dan program;
b.penyiapan, penyusunan rencana dan program kerjasama lintas sektoral;
c.pelaksanaan bimbingan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
d.pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara;
e.pelaksanaan verifikasi anggaran;
f.pelaksanaan akuntansi, inventarisasi kekayaan milik negara dan penghapusan;
g.pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro.

Pasal 8

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari;

a.Bagian Perencanaan dan Program;
b.Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program;
c.Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
d.Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
e.Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan penyusunan rencana dan program jangka pendek dan jangka panjang KPPU; 5
b.penyiapan dan penyusunan anggaran bantuan dan kerjasama luar negeri;
c.penyiapan dan penyusunan rencana anggaran dan belanja KPPU.

Pasal 11

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan pelaksanaan program;
b.evaluasi pelaksanaan anggaran bantuan dan kerjasama luar negeri;
c.evaluasi dan penyusunan laporan program.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…