DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan kelembagaan Kornisi Pengawas Persaingan Usaha, dipandang perlu untuk menyempumakan pengaturan tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
b.bahwa Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan tata kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil Rapat Komisi tanggal 10 Februari 2014, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha; KOMISI PEN GAWAS PERSAINGAN USAHA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG Mengingat Menimbang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kepublik Indonesia PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 01 TAHUN 2014 Pasal, ..

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 2, KPPU melaksanakan tugas:

a.pencegahan dan pengawasan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
b.penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
c.penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengarnbilalihan atau akuisisi saham dan/ atau aset, a tau pembentuka.n usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
d.pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pernerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
e.pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kernitraan.

Pasal 2

KPPU mempunyai fungsi rnengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 1

(1)Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/ atau persa.inga.n usaha tidak sehat. (2} KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. MEMUTUSKAN:

5.Keputusan Presiden Nornor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keput usan Presiden Nornor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6.Keputusan Presiden Nomor 112/PTahun 2012;
7.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/1/2013 t.entang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 15 .Januari 2013 - 15 Juli 2015; Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG PERATURAN KOMISl PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 5

fungsi penegakan hukum dalam Pasal 3 huruf b, KPPU Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud berwenang:

a.menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha ten tang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat;
b.melakukan investigasi dan/ atau pemeriksaan t.erhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitian;
c.menyimpulkan hasil investigasi atau perneriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/ a tau persaingan usaha tidak sehat;
d.memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap merigetahui pelanggaran terhada.p ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
e.meminta bantuan Kepolisian Rcpublik Indonesia untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana huruf d yang tidak mernenuhi panggilan;
f.meminta keterangan dari instansi Pemerintah berkaitan dengan investigasi atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli da.n persaingan usaha tidak sehat,
g.mendapatkan, meneliti, dan/ atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna investigasi atau Pasal 4 Da.lam melaksanakan Iungsi pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, KPPU berwenang:
a.melakukan pengkajian dan monitoring terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli clan persaingan usaha tidak sehat,
b.meminta dan meridapatkan data clan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pernerintah dan/ a tau pelaku usaha;
c.menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/ atau pelaku usaha yang dimonitor;
d.melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat;
e.menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; dan
f.melakukan kerja sama dengan lembaga negara clan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pcncegahan dan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. h.... pemeriksaan; BAB ...

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi pem berian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pernerintah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf cl, KPPU berwenang:

a.melakukan kajian terhad ap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
b.meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak terkait tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
c.mernberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pernerintah yang berkaitan clengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasa16 Dalam melaksanakan fungsi pcnilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham clan atau aset, atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, KPPU berwenang:
a.melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saharn dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan;
b.memin ta clan mendapatkan data clan informasi kepada pelaku usaha dan/ a tau instansi terkait ten tang nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham clan/atau aset, atau pernbentukan usaha patungan;
c.menetapkan sistem clan tata cara pelaporan terhadap rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengarnbilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan badan usaha patungan; dan
d.menolak rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/ atau aset, atau pernbentukan usaha patungan jika dalarn hasil penilaiannya mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
h.memberi perintah penghentian sementara atas perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang berdarnpak pada praktik moriopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
i.menjatuhkan sanksi adrninistratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli clan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 10, Komisioner bertugas memimpin dan mengenclalikan penyelenggaraan kegia tan:

a.pencegahan clan pengawasan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
b.penegakan hukum larangan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat;
c.penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham clan/ atau aset, atau pembentukan usaha patungan yang clapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli clan/ atau persaingan usaha tidak sehat; dan
d.pernberian saran clan pertirnbangan terhaclap kebijakan Pemerintah yang berkaitan clengan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 10

Komisioner merniliki fungsi penanggung jawab yang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, clan wewenang KPPU.

Pasal 9

( 1) Komisioner terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU yang cliangkat clan diberhentikan Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)Ketua clan Wakil Ketua KPPU dipilih clari dan oleh Anggota KPPU dalam Rapat Kornisi berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.

BAB III

KOMISI.ONER

Pasal 8

Susunan organisasi KPPU terdiri atas:

a.Kornisioner;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Deputi Bidang Pencegahan;
d.Deputi Bidang Penegakan Hukum;
e.Satuan Pengawas Internal;
f.Kantor Perwakilan Daerah;
g.Kelompok Kerja;
h.Kelompok Staf Ahli; dan
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional

(4)...

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Bagian ...

Pasal 13

(1)Ketua dan Wakii Ketua KPPU wajib mengkoordinasikan pelaksariaan dan pemantauan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Kornisi kepada Anggota KPPU lainnya dan/ atau kepada pimpinan unit-unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Anggota KPPU.
(2)Ketua dan Wakil Ketua KPPU rnerniliki hak untuk:
1. a.memimpin Rapat Komisi dan/ atau rapat-rapat lain yang bersifat koordinatif di Iingkungan KPPU;
2. b.mernberikan otorisa.si atas dokumen resmi KPPU; dan
3. c.melan tik dan mengarnbil sumpah jabatan pejabat dan pegawai KPPU.
(3)Anggota KPPU berkewajiban untuk:
1. a.menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Kornisi dan/ a tau kegiatan lain di lingkungan KPPU;
2. b.bersama-sarna merumuskan dan menaati keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan rnendasar yang telah disepakati dalam Rapat Kornisi;
3. c.mengetuai satu atau lebih bidang tugas sebagai berikut sesuai keputusan Rapat Kornisi: i) Bidang Kelembagaan, meliputi pengelolaan program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, pembinaan Kantor Perwakilan Daerah, clan pengawasan internal; ii) Bidang Hukurn dan Komunikasi, meliputi pcmbinaan hukum, komunikasi dan hubungan masyarakat, kerjasarna kelernbagaan, dan pengelolaan sistern data dan inforrnasi; iii) Bidang Pencegahan, rneliputi pengkajian/ penelitian, evaluasi kebijakan, monitoring pelaku usaha, advokasi, dan analisis merger dan akuisisi; dan iv) Bidang Penegakan Hukurn, meliputi investigasi, periindakan, dan persidangan.
4. d.melaksanakan penugasan-penugasan sesuar keputusan dalarn Rapat Komisi.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan kelembagaan Kornisi Pengawas Persaingan Usaha, dipandang perlu untuk menyempumakan pengaturan tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
b.bahwa Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan tata kerja di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil Rapat Komisi tanggal 10 Februari 2014, perlu

Menetapkan

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 2, KPPU melaksanakan tugas:

a.pencegahan dan pengawasan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
b.penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
c.penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengarnbilalihan atau akuisisi saham dan/ atau aset, a tau pembentuka.n usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
d.pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pernerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
e.pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kernitraan.

Pasal 2

KPPU mempunyai fungsi rnengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 1

(1)Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/ atau persa.inga.n usaha tidak sehat. (2} KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. MEMUTUSKAN:

5.Keputusan Presiden Nornor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keput usan Presiden Nornor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6.Keputusan Presiden Nomor 112/PTahun 2012;
7.Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/1/2013 t.entang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 15 .Januari 2013 - 15 Juli 2015; Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG PERATURAN KOMISl PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 5

fungsi penegakan hukum dalam Pasal 3 huruf b, KPPU Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud berwenang:

a.menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha ten tang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat;
b.melakukan investigasi dan/ atau pemeriksaan t.erhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitian;
c.menyimpulkan hasil investigasi atau perneriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/ a tau persaingan usaha tidak sehat;
d.memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap merigetahui pelanggaran terhada.p ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
e.meminta bantuan Kepolisian Rcpublik Indonesia untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana huruf d yang tidak mernenuhi panggilan;
f.meminta keterangan dari instansi Pemerintah berkaitan dengan investigasi atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli da.n persaingan usaha tidak sehat,
g.mendapatkan, meneliti, dan/ atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna investigasi atau Pasal 4 Da.lam melaksanakan Iungsi pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, KPPU berwenang:
a.melakukan pengkajian dan monitoring terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli clan persaingan usaha tidak sehat,
b.meminta dan meridapatkan data clan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pernerintah dan/ a tau pelaku usaha;
c.menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/ atau pelaku usaha yang dimonitor;
d.melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat;
e.menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat; dan
f.melakukan kerja sama dengan lembaga negara clan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pcncegahan dan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. h.... pemeriksaan; BAB ...

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi pem berian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pernerintah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf cl, KPPU berwenang:

a.melakukan kajian terhad ap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
b.meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak terkait tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
c.mernberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pernerintah yang berkaitan clengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasa16 Dalam melaksanakan fungsi pcnilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham clan atau aset, atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, KPPU berwenang:
a.melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saharn dan/atau aset, atau pembentukan usaha patungan;
b.memin ta clan mendapatkan data clan informasi kepada pelaku usaha dan/ a tau instansi terkait ten tang nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham clan/atau aset, atau pernbentukan usaha patungan;
c.menetapkan sistem clan tata cara pelaporan terhadap rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengarnbilalihan atau akuisisi saham dan/atau aset, atau pembentukan badan usaha patungan; dan
d.menolak rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham dan/ atau aset, atau pernbentukan usaha patungan jika dalarn hasil penilaiannya mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
h.memberi perintah penghentian sementara atas perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang berdarnpak pada praktik moriopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
i.menjatuhkan sanksi adrninistratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan praktik monopoli clan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 10, Komisioner bertugas memimpin dan mengenclalikan penyelenggaraan kegia tan:

a.pencegahan clan pengawasan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
b.penegakan hukum larangan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat;
c.penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan atau merger badan usaha, pengambilalihan atau akuisisi saham clan/ atau aset, atau pembentukan usaha patungan yang clapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli clan/ atau persaingan usaha tidak sehat; dan
d.pernberian saran clan pertirnbangan terhaclap kebijakan Pemerintah yang berkaitan clengan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 10

Komisioner merniliki fungsi penanggung jawab yang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, clan wewenang KPPU.

Pasal 9

(2)Ketua clan Wakil Ketua KPPU dipilih clari dan oleh Anggota KPPU dalam Rapat Kornisi berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.

BAB III

KOMISI.ONER

Pasal 8

Susunan organisasi KPPU terdiri atas:

a.Kornisioner;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Deputi Bidang Pencegahan;
d.Deputi Bidang Penegakan Hukum;
e.Satuan Pengawas Internal;
f.Kantor Perwakilan Daerah;
g.Kelompok Kerja;
h.Kelompok Staf Ahli; dan
1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional

(4)...

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Bagian ...

Pasal 13

(1)Ketua dan Wakii Ketua KPPU wajib mengkoordinasikan pelaksariaan dan pemantauan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Rapat Kornisi kepada Anggota KPPU lainnya dan/ atau kepada pimpinan unit-unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Anggota KPPU.
(2)Ketua dan Wakil Ketua KPPU rnerniliki hak untuk:
1. a.memimpin Rapat Komisi dan/ atau rapat-rapat lain yang bersifat koordinatif di Iingkungan KPPU;
2. b.mernberikan otorisa.si atas dokumen resmi KPPU; dan
3. c.melan tik dan mengarnbil sumpah jabatan pejabat dan pegawai KPPU.
(3)Anggota KPPU berkewajiban untuk:
1. a.menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Kornisi dan/ a tau kegiatan lain di lingkungan KPPU;
2. b.bersama-sarna merumuskan dan menaati keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan rnendasar yang telah disepakati dalam Rapat Kornisi;
3. c.mengetuai satu atau lebih bidang tugas sebagai berikut sesuai keputusan Rapat Kornisi: i) Bidang Kelembagaan, meliputi pengelolaan program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, pembinaan Kantor Perwakilan Daerah, clan pengawasan internal; ii) Bidang Hukurn dan Komunikasi, meliputi pcmbinaan hukum, komunikasi dan hubungan masyarakat, kerjasarna kelernbagaan, dan pengelolaan sistern data dan inforrnasi; iii) Bidang Pencegahan, rneliputi pengkajian/ penelitian, evaluasi kebijakan, monitoring pelaku usaha, advokasi, dan analisis merger dan akuisisi; dan iv) Bidang Penegakan Hukurn, meliputi investigasi, periindakan, dan persidangan.
4. d.melaksanakan penugasan-penugasan sesuar keputusan dalarn Rapat Komisi.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG PERATURAN KOMISl PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

KOMISI.ONER

Pasal 8

SUSUNAN ORGANISASI Bagian ...

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG PERATURAN KOMISl PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

KOMISI.ONER

Pasal 8

SUSUNAN ORGANISASI Bagian ...

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019