DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004

Nomor: 165
Tahun: 2004
Ditetapkan: 4 Agustus 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurut a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 246, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4048);

Mengingat

2.Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahen Daerah (Lembaran, Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3839);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nornor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nornor 4138);
5.Keputusan. Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Departemen Dalam Negeri.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOP. 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYEfORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
(3)Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kenoa r aan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyeriia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama S (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBB-KB yang terhutang.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBB-KB yang telah di setor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelun-nya disertai dengan data pendukung Iainnya.
(3)Rekapitulasi laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan PBB-KB yang telah disetor kepada Daerah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemerintah Propinsi wajib membayar biaya pemungutan kepada pemungut yang besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak PBB-KB disetorkan oleh pemungut.
(3)Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa menunggu debet nota dari pemungut.
(4)Dalam hal biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlambat dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi kepada pemungut, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terlambatnya pembayaran biaya pemungutan dan penyelesaiannya dilakukan dengan difasilitasi Tim Pembina Pemungutan PBB-KB Tingkat Pusat. Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2004 MENTERI DALAM NEGERI, ttd HARI SABARN0

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurut a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 246, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4048);

Mengingat

2.Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahen Daerah (Lembaran, Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3839);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nornor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nornor 4138);
5.Keputusan. Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Departemen Dalam Negeri.

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
(2)Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
(3)Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kenoa r aan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyeriia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama S (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBB-KB yang terhutang.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBB-KB yang telah di setor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelun-nya disertai dengan data pendukung Iainnya.
(3)Rekapitulasi laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan PBB-KB yang telah disetor kepada Daerah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemerintah Propinsi wajib membayar biaya pemungutan kepada pemungut yang besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak PBB-KB disetorkan oleh pemungut.
(3)Pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa menunggu debet nota dari pemungut.
(4)Dalam hal biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlambat dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi kepada pemungut, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terlambatnya pembayaran biaya pemungutan dan penyelesaiannya dilakukan dengan difasilitasi Tim Pembina Pemungutan PBB-KB Tingkat Pusat. Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2004 MENTERI DALAM NEGERI, ttd HARI SABARN0

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003