Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2002
- Nomor
- 28
- Tahun
- 2002
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PBB-KB
BAB II
BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PBB-KB
BAB III
Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Contoh : Harga jual premium Rp1.550 per liter termasuk PPN dan PBB-KB. Pokok PBB-KB yang terutang per liter = 5% x 100/115 x Rp1.550 = 5/115 X Rp1.550 Rp67,391, maka dibulatkan menjadi Rp67,39. BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA, DAN SAAT TERUTANG PBB-KB
BAB IV
Masa PBB-KB adalah 1 (satu) bulan tak wim.
Saat terutang PBB-KB adalah pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar. BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PBB-KB Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan
Membuka PDF…