Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2002
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 110
menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4022);
MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH. BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Keputusan ini.yang dimaksud dengan:
D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 2
D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 3
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Bagian Pertama Struktur APBD
BAB II
(1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan (2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 4 (3). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah. (4). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
(1). Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2). Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah. (3). Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. (4). Format Susunan Bidang Pemerintaban dan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten,.dan Kota dalam APBD tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Semua pendapatapan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto datam APBD. Bagian Kedua Pendapatan
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah. (2). Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis pendapatan. Setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut, Obyek Pendapatan. Setiap,Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan. (3). Format Susunan Pendapatan Propinsi beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini. (4). Format Susunan Pendapatan Kabupaten/Kota beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 111 Keputusan ini. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 5 Bagian Ketiga Belanja
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik. 2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. 3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja. Setiap Jenis. Belanja dirinci menurut Obyek Belanja. Setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja. Format Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai.berikut:
Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran
D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 6
Bagian Kelima Pembiayaan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)