DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Nomor: 29
Tahun: 2002
Ditetapkan: 10 Juni 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri

Menetapkan

menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c.bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun system dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandardisasi;
d.bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Menteri. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
1. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 1 Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembarain Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. 7.Peraturan Penierintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4090);
7. 8.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,. Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. 9.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tabun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.. MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini.yang dimaksud dengan:

a.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 2
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, scianjutaya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
c.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
d.Pemegang Kekuasaan Umun Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban-.menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
e.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
f.Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
g.Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
h.Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
i.Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
j.Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.
k.Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.
l.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
m.Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir.masa umur ekonomisnya.
n.Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
o.Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
p.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 3
q.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periods Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
r.Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
s.Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
t.Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
u.Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.
v.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undngan yang berlaku.
w.Piutang Daerah adalah jumlah yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
x.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
y.Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pasal 2

(1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
(2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 4
(3). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
(4). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 3

(1). Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2). Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
(3). Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(4). Format Susunan Bidang Pemerintaban dan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten,.dan Kota dalam APBD tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Semua pendapatapan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto datam APBD.

Pasal 5

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah.
(2). Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis pendapatan. Setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut, Obyek Pendapatan. Setiap,Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.
(3). Format Susunan Pendapatan Propinsi beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini.
(4). Format Susunan Pendapatan Kabupaten/Kota beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 111 Keputusan ini. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 5

Pasal 6

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik. 2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. 3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja. Setiap Jenis. Belanja dirinci menurut Obyek Belanja. Setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja. Format Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 7

(1)Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
(2)Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu:
1. a.pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
2. b.pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 8

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai.berikut:

a.Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
b.Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
c.Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 9

(1)Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
(2)Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 6
(3)Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.
(4)Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
(5)Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Derah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
(6)Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambag dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 10

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
(2)Format Susunan Pembiayaan beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri

Menetapkan

c.bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun system dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandardisasi;
d.bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Menteri. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
1. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 1 Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembarain Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. 7.Peraturan Penierintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4090);
7. 8.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,. Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. 9.Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tabun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.. MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini.yang dimaksud dengan:

a.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 2
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, scianjutaya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
c.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
d.Pemegang Kekuasaan Umun Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban-.menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
e.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
f.Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
g.Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
h.Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
i.Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
j.Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.
k.Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.
l.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
m.Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir.masa umur ekonomisnya.
n.Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
o.Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
p.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 3
q.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periods Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
r.Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
s.Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
t.Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
u.Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.
v.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undngan yang berlaku.
w.Piutang Daerah adalah jumlah yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
x.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
y.Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pasal 2

(1). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
(2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 4
(3). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
(4). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 3

(1). Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2). Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
(3). Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(4). Format Susunan Bidang Pemerintaban dan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten,.dan Kota dalam APBD tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Semua pendapatapan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto datam APBD.

Pasal 5

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah.
(2). Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis pendapatan. Setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut, Obyek Pendapatan. Setiap,Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.
(3). Format Susunan Pendapatan Propinsi beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini.
(4). Format Susunan Pendapatan Kabupaten/Kota beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran 111 Keputusan ini. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
(2)Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu:
1. a.pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
2. b.pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 8

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai.berikut:

a.Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
b.Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
c.Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 9

(1)Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
(2)Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah. D:/Datafile_2002/Undang-2/Kepmendagri/Kepmendagri_29_2002.doc (Sri PC per 8/6/02 3:21 PM) 6
(3)Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.
(4)Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
(5)Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Derah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
(6)Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambag dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 10

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
(2)Format Susunan Pembiayaan beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004