DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Nomor: 153
Tahun: 2004
Ditetapkan: 6 Mei 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Barang Gaerah Yang Dipisahkan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2901);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah Jengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan dan Jasa Pemerintah;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah Yang Baru Dibentuk;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi juga selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Bupati bagi Daerah Kabupaten, dan Walikota bagi Daerah Kota.
3.Barang Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.
4.Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat PD atau Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
5.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah yaitu, Direktur Utama dan Direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6.Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7.Anggaran Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah adalah anggaran Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
8.Kepala Bidang/Biro/Bagian atau yang setingkat dengan itu adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggungjawab kepada Direksi.
9.Unit adalah Perangkat Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
10.Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penata usahaannya.
11.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
12.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan/gudang.
13.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari Gudang ke Unit Pemakai.
14.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna.
15.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang.
16.Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.
17.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
18.Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
19.Panitia penghapusan adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Direksi PD atau BUMD sebagai perbantu penyelenggara kuasa barang berwenang dan bertanggungjawab etas pengelolaan barang daerah dalam lingkungannya.

Pasal 3

Kepala Bidang atau Kepala Biro atau Kepala Bagian sebagai pembantu kuasa barang bertanggungjawab alas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan barang daerah antar unit kerja di lingkungan PD atau BUMD.

Pasal 4

Kepala Unit Kerja sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah di Iingkungan unit kerja masingmasing.

Pasal 5

Pemegang barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam pengurusannya atas perintah penyelenggara pembantu kuasa barang.

Pasal 6

Pengurus barang bertugas untuk mengurus barang dalam pemakaian dalam Iingkungan unit kerja PD atau BUMD.

BAB ILL

ANGGARAN PENGELOLAAN BARANG YANG DIPISAHKAN

Pasal 7

(1)Anggaran pengelolaan barang daerah dibebankan kepada anggaran PD atau BUMD.
(2)Anggaran PD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oteh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan atau Dewan Pengawas.

Pasal 8

Perubahan Anggaran PD atau BUMD ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan atau Dewan Pengawas.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 9

(1)PD atau BUMD setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
(2)Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(3)Rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Kepala Unit dan atau Satuan Kerja mengusulkan rencana kebutuhan barang kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan atau Umum;
2. b.Kepala Bagian Perbekalan dan atau Umum menerima, meneliti dan menyusun daftar rencana kebutuhan barang perusahaan daerah;
3. c.Kepala Bagian Perbekalan dan atau Umum meneruskan usul rencana kebutuhan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;
4. d.Direksi untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhari pengadaan barang perusahaan daerah.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016