DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001

Nomor: 42
Tahun: 2001
Ditetapkan: 28 November 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huri'f a, perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada Daerah yang baru dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG DAN HUTANG PIUTANG PADA DAERAH YANG BARU DIBENTUK.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Propinsi/Kabupaten/Kota induk adalah Propinsi/Kabupaten/Kota yang sebagian wilayahnya dikurangi sebagai akibat adanya pemekaran Daerah.
2.Barang adalah sebagian dari kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak lainnya seperti jalan, jembatan, pengairan, monumen, dokumentasi dan perpustakaan yang kegunaannya berlokasi di wilayah Daerah yang baru dibentuk sepanjang tidak termasuk barang Daerah yang telah dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah.
3.Hutang adalah hutang Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang penggunaan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk.
4.Piutang adalah piutang hasil pajak, retribusi, perusahaan Daerah, sumbangan Pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota induk yang penggunaan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk.

Pasal 2

(1)Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.
(2)Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Derah yang baru dibentuk.

Pasal 3

(1)Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.
(2)Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
2. b.Alat angkutan bermotor dan alat besar;
3. c.Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.
(3)Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.

Pasal 4

(1)Barang Daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam Daftar barang Inventaris, Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.
(2)Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1)Setelah dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk melakukan serah terima barang Daerah atau pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang dengan Daerah yang baru dibentuk.
(2)Serah terima barang Daerah atau hutang piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.
(3)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
1. a.Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk mencatat penghapusan barang Daerah pada Buku Induk Inventaris barang dan hutang piutang yang telah diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.Daerah yang baru dibentuk mencatat barang daerah dan hutang piutang yang diterima pada Buku Inventaris Barang, Daftar Hutang dan Daftar Piutang.

Pasal 6

Kelengkapan Administrasi/Formulir yang digunakan dalam penghapusan/ penyerahan barang dan hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan V Keputusan ini.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan inventarisasi penyerahan barang dan pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang menjadi beban APBD Propinsi/ Kabupaten/Kota induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyerahan barang daerah dan pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Propinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.
(2)Bagi Daerah yang pelaksanaan penyerahan barang dan atau hutang piutang telah melebihi 1 (satu) tahun sejak peresmian Propinsi/Kabupaten/Kota, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huri'f a, perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG DAN HUTANG PIUTANG PADA DAERAH YANG BARU DIBENTUK.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Propinsi/Kabupaten/Kota induk adalah Propinsi/Kabupaten/Kota yang sebagian wilayahnya dikurangi sebagai akibat adanya pemekaran Daerah.
2.Barang adalah sebagian dari kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak lainnya seperti jalan, jembatan, pengairan, monumen, dokumentasi dan perpustakaan yang kegunaannya berlokasi di wilayah Daerah yang baru dibentuk sepanjang tidak termasuk barang Daerah yang telah dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah.
3.Hutang adalah hutang Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang penggunaan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk.
4.Piutang adalah piutang hasil pajak, retribusi, perusahaan Daerah, sumbangan Pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota induk yang penggunaan atau pemanfaatannya untuk dan berada pada Daerah yang baru dibentuk.

Pasal 2

(1)Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.
(2)Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Derah yang baru dibentuk.

Pasal 3

(1)Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.
(2)Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
2. b.Alat angkutan bermotor dan alat besar;
3. c.Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.
(3)Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.

Pasal 4

(1)Barang Daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam Daftar barang Inventaris, Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.
(2)Daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1)Setelah dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk melakukan serah terima barang Daerah atau pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang dengan Daerah yang baru dibentuk.
(2)Serah terima barang Daerah atau hutang piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.
(3)Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
1. a.Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk mencatat penghapusan barang Daerah pada Buku Induk Inventaris barang dan hutang piutang yang telah diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.Daerah yang baru dibentuk mencatat barang daerah dan hutang piutang yang diterima pada Buku Inventaris Barang, Daftar Hutang dan Daftar Piutang.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Penyerahan barang daerah dan pengalihan hak serta kewajiban atas hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Propinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.
(2)Bagi Daerah yang pelaksanaan penyerahan barang dan atau hutang piutang telah melebihi 1 (satu) tahun sejak peresmian Propinsi/Kabupaten/Kota, diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004