DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002

Nomor: 7
Tahun: 2002
Ditetapkan: 18 Maret 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota baru dan penambahan jenis barang telah mempengaruhi penataan asset dan dokumen arsip barang Daerah, sehingga nomor kode lokasi dan nomor kode barang Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi dan KabupatenIKota dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik I Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG DAERAH PROPINSl/ KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
2.Kode Lokasi adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status pemilikan barang pada Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
3.Kode Bidang adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status pemilikan barang pada Unit Organisasi Perangkat Daerah dan atau satuan Kerja Daerah;
4.Kode Barang adalah Nomor Kode yang menggambarkan Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok atau jenis barang.

Pasal 2

Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d III Keputusan ini.

Pasal 3

Bagi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah menetapkan nama unit organisasi perangkat Daerah berbeda dengan Bidang dan Unit Bidang dalam Keputusan ini, Nomor Kode Bidang dan Nomor Kode Unit Bidangnya dapat menyesuaikan.

Pasal 4

Dengan Menteri ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002 MENTERI DALAM NEGERI, ttd. HARI SABARNO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota baru dan penambahan jenis barang telah mempengaruhi penataan asset dan dokumen arsip barang Daerah, sehingga nomor kode lokasi dan nomor kode barang Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik I Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG DAERAH PROPINSl/ KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
2.Kode Lokasi adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status pemilikan barang pada Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
3.Kode Bidang adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status pemilikan barang pada Unit Organisasi Perangkat Daerah dan atau satuan Kerja Daerah;
4.Kode Barang adalah Nomor Kode yang menggambarkan Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok atau jenis barang.

Pasal 2

Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d III Keputusan ini.

Pasal 3

Pasal 4

Dengan Menteri ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002 MENTERI DALAM NEGERI, ttd. HARI SABARNO

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004