Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 32/KEPMEN-KP/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Isi peraturan
Menimbang
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Menetapkan
menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Idi Sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- 6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
440); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN IDI SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI, DI PROVINSI ACEH. KESATU : Menetapkan Pelabuhan Perikanan Idi sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh. KEDUA : Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. KETIGA : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Gubernur Aceh. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI
Membuka PDF…