DokumenKeputusan Menteri (Kepmen)Berlaku

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Nomor
32/KEPMEN-KP/2016
Tahun
2016
Ditetapkan
Fase
Berlaku
Pasal terindeks
2

Isi peraturan

Menimbang

  1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Idi Sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  2. 3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. 4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  4. 5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
  5. 6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

440); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN IDI SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA IDI, DI PROVINSI ACEH. KESATU : Menetapkan Pelabuhan Perikanan Idi sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh. KEDUA : Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. KETIGA : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi, di Provinsi Aceh wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Gubernur Aceh. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SUSI PUDJIASTUTI