Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mengemban mandat krusial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya bahari yang melimpah. KKP bertanggung jawab membantu Presiden dalam mengoptimalkan pemanfaatan, menjaga keberlanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
Ruang lingkup KKP mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. KKP merumuskan kebijakan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, serta perlindungan lingkungan laut, di samping mengelola perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, KKP juga menyelenggarakan bimbingan teknis, supervisi, serta penyuluhan untuk pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Intervensi program strategis KKP meliputi peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, serta pengembangan industri pengolahan hasil laut. KKP juga berupaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal. Program lainnya adalah rehabilitasi ekosistem laut, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan riset dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan.
KKP memiliki peran vital dalam isu-isu nasional, terutama dalam menjamin ketahanan pangan melalui ketersediaan protein hewani dari sektor perikanan. Lembaga ini juga berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja, serta berperan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Lebih lanjut, KKP aktif dalam konservasi lingkungan laut dan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.
Warga negara perlu berinteraksi dengan KKP untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan izin penangkapan ikan atau budidaya, serta pelaporan praktik penangkapan ikan ilegal. KKP juga menjadi sumber informasi mengenai kebijakan dan regulasi kelautan, serta menyediakan program bantuan dan pelatihan bagi nelayan. Untuk pertanyaan umum atau bantuan, warga dapat menghubungi Call Center KKP di 141.
Sebagai kesimpulan, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah lembaga vital dengan mandat luas untuk mengelola dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan ruang lingkup tugas yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program strategis, KKP menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian, kedaulatan maritim, dan konservasi lingkungan. KKP berperan aktif dalam isu-isu nasional dan menyediakan beragam layanan, menegaskan posisinya sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020
- Keputusan Menteri (Kepmen)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015
- Keputusan Menteri (Kepmen)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaLihat semua
NTP (Nilai Tukar Petani) Tanpa Perikanan Menurut Provinsi (2018=100)
NTP tanpa perikanan turun 20,33% dari indeks diterima petani
NTNP (Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan/Budidaya) Menurut Provinsi Indonesia 2015
NTNP budidaya nasional stabil di atas 100
NTNP (Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan/Budidaya) Menurut Provinsi
NTNP budidaya tertinggi di Kalimantan Selatan, terendah Sumut
NTP (Nilai Tukar Petani) Tanpa Perikanan Menurut Provinsi (2018=100) Indonesia 2019 - 2025
NTP nasional tanpa perikanan meningkat signifikan 2019-2025
