Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/1996
- Nomor
- 243/KMK.05/1996
- Tahun
- 1996
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
MEMUTUSKAN
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, ketentuan mengenai pembebasan cukai atas Barang kena Cukai perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3613). Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN CUKAI
c.1. jumlah etil alkohol yang memperoleh pembebasan cukai yang diterima, c.2. jumlah etil alkohol yang digunakan, c.3. sisa etil alkohol yang belum digunakan yang masih ada dalam perusahaan pada akhir bulan, c.4. jenis dan jumlah barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol yang diproduksi selama satu bulan. dengan menggunakan formulir LACK-4 sesuai contoh terlampir.
terpadu yang memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
10 ( sepuluh) liter per orang dewasa per bulan
b.1. sigaret : 300 batang; atau b.2. cerutu : 100 batang ; atau b.3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya : 500 gram, per orang dewasa per bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.
b.1. sigaret : 200 batang; atau b.2. cerutu : 50 batang; atau b.3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya : 200 gram, per orang dewasa atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumalh per jenis hasil tembakau tersebut.
1 (satu) liter per alamat penerima kiriman.
b.1. sigaret : 200 batang; atau b.2. cerutu : 50 batang; atau b.3. tembaku iris/hasil tembakau lainnya : 200 gram, per alamat penerima kiriman atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.
Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan dan Importir Barang Kena Cukai Yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Cukai dengan mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi mengenai jenis dan jumlah Barang Kena Cukai yang dijual atau diserahkan dengan fasilitas pembebasan cukai, dengan menggunakan formulir LACK-9 sesuai contoh terlampir. Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur lebih lanjut dan mengawasi pelaksanaan keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : J A K A R T A. pada tanggal : 1 April 1996 MENTERI KEUANGAN, ttd. MAR'IE MUHAMMAD
Membuka PDF…