Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelola keuangan dan kekayaan negara, serta membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
8 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdiri sebagai tulang punggung pengelolaan fiskal negara, mengemban mandat krusial dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan, sebab stabilitas ekonomi makro dan keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuannya menjaga ketersediaan dana untuk roda pemerintahan dan program pembangunan.
Ruang lingkup Kemenkeu mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program strategis. Sebagai regulator, Kemenkeu merumuskan berbagai peraturan terkait perpajakan, kepabeanan, dan pengelolaan aset negara. Dalam kapasitas pelayanan, Kemenkeu menyediakan berbagai layanan publik, seperti pelayanan perpajakan dan kepabeanan, serta menjalankan program strategis seperti reformasi perpajakan dan pengelolaan APBN yang sehat.
Intervensi Kemenkeu melalui program strategis meliputi reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi. Selain itu, pengelolaan APBN yang sehat, pengelolaan utang negara yang prudent, dan optimalisasi aset negara menjadi fokus utama. Kemenkeu juga berupaya meningkatkan investasi melalui insentif fiskal dan menyederhanakan regulasi.
Kemenkeu memiliki kontribusi krusial dalam berbagai isu nasional, mulai dari pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal stimulus hingga pembangunan infrastruktur. Lembaga ini juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan melalui program perlindungan sosial. Selain itu, Kemenkeu mengembangkan kebijakan fiskal hijau dan mendukung transformasi digital untuk kemajuan bangsa.
Warga negara berinteraksi dengan Kemenkeu dalam berbagai situasi, seperti pembayaran pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pelaku usaha yang terlibat dalam impor atau ekspor akan berurusan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lembaga pemerintah dan masyarakat yang tertarik membeli aset negara melalui lelang akan berinteraksi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Sebagai pilar fundamental dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan tidak hanya berfungsi sebagai regulator dan pelayan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan. Dengan mandat yang luas, Kemenkeu secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan setiap warga negara melalui kebijakan fiskal dan layanan publik yang disediakannya, memastikan stabilitas dan kemajuan bangsa.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.04/2011
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.02/2021
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.011/2013
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, PPN yang terutang atas penyerahan bekal khusus operasi, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025 terhadap PPN
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2014
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.08/2009
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.05/2021
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2012
Data Kementerian Keuangan Republik IndonesiaLihat semua
Indeks Harga Konsumen 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 02 Pakaian dan Alas Kaki
IHPB bahan mentah turun, produk akhir naik signifikan
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perawatan pribadi menurun drastis sepanjang 2026
Inflasi Bulanan Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi · Satuan: Persen · Bulanan 2025
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi komunikasi dan keuangan meningkat signifikan pada 2026
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi restoran naik signifikan pada April lalu melandai
Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 04 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perlengkapan rumah tangga naik signifikan sejak April.
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Januari–Agustus 2026
Inflasi perawatan pribadi turun drastis sejak Februari
Inflasi Tahunan (Y-on-Y) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia 2024 - 2025
Inflasi restoran naik tipis antara 2024 dan 2025.

