Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003
- Nomor
- 424/KMK.06/2003
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kcsehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
MEMUTUSKAN ... MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1 . Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang tentang Perbankan.
MENTERI KEUANGAN
BAB II TINGKA T SOL V ABILIT AS Bagian Kesatu Batas Tingkat Solvabilitas
BAB II
(1).
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
Bagian Ked ua Pelaporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan Pengumuman Laporan Keuangan
Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca. Pasal ... MENTER! KEUANGAN
Bagian ... MENTER! KEUANGAN Bagian Ketiga Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(4), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai bcrikut:
MENTER! KEUANGAN
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:
Menteri dapat rnemerintahkan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lainnya, dalam hal:
BAB III KEKAY AAN YANG DIPERKENANKAN
BAB III
Kekayaan yang diperkenankan hams dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk:
Bagian ... MENTER! KEUANGAN Bagian Pertama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Konvensional
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen