DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1984

Nomor: 1
Tahun: 1984
Ditetapkan: 7 Januari 1984
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk suatu Dewan yang bertugas merumuskan program utama nasional di bidang riset dan teknologi. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN RISET NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dewan Riset Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat DRN, adalah sutau wadah koordinasi non struktural yang mempersiapkan perumusan program utama nasional di bidang riset dan teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

DRN mempunyai tugas pokok membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam:

a.mempersiapkan perumusan program utama nasional dalam bidang riset dan teknologi;
b.melakukan pengamatan dan mengadakan evaluasi secara terus menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut;
c.memberikan pengarahan dan pengendalian kegiatan riset dan teknologi;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DRN menyelenggarakan fungsi:

a.menyiapkan konsep mengenai masalah-masalah pemantapan pelaksanaan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi;
b.menyiapkan konsep dan penelaahan program penelitian dan pengkajian di bidang riset dan teknologi serta ilmu pengetahuan;
c.menyediakan …
c.menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan strategi pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang diperlukan Menteri Negara Riset dan teknologi guna pengambilan keputusan/kebijakasanaan;
d.menilai dan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program utama nasional dalam bidang riset dan teknologi;
e.membina hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi DRN terdiri atas:
1. a.Ketua:Menteri Negara Riset dan Teknologi;
2. b.Wakil Ketua:Dijabat secara bergilir di antara Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dalam koordinasi Menteri Negara Riset dan teknologi atau Kepala Badan Penelitian dan Pegembangan Departemen, yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua DRN;
3. c.Sekretaris:Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Koordinasi Perumus dan Evaluasi Kebijaksanaan dan Program Utama Nasional Riset dan Teknologi;
4. d.Anggota: Wakil-wakil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perguruan Tinggi, dan para Ilmuwan lainnya yang dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan;
(2)Anggota DRN dibagi dalam Kelompok-kelompok Kerja.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin DRN sesuai dengan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua mempunyai fungsi:

a.menetapkan rencana kerja DRN dalam rangka penyusunan program utama nasional di bidang riset dan teknologi;
b.menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan perumusan program utama nasional di bidang riset dan teknologi;
c.menyelenggarakan dan membina kerjasama dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok DRN sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Kelompok- kelompok Kerja DRN.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wakil Ketua mempunyai fungsi:

a.menyelenggarakan rapat koordinasi dengan atau antar Kelompok Kerja DRN dalam rangka pelaksanaan tugas mereka masing-masing;
b.menyelenggarakan dan membina kerjasama dengan Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi dan Swasta;
c.melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 9

Sekretaris memimpin Sekretariat dan bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRN.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretaris mempunyai fungsi:

a.mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja DRN, serta penyusunan laporan berkala;
b.menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua dan Kelompok-kelompok kerja;
c.melaksanakan kegiatan lain atas petunjuk Ketua DRN.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk suatu Dewan yang bertugas merumuskan program utama nasional di bidang riset dan teknologi. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN RISET NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

DRN mempunyai tugas pokok membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam:

a.mempersiapkan perumusan program utama nasional dalam bidang riset dan teknologi;
b.melakukan pengamatan dan mengadakan evaluasi secara terus menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut;
c.memberikan pengarahan dan pengendalian kegiatan riset dan teknologi;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DRN menyelenggarakan fungsi:

a.menyiapkan konsep mengenai masalah-masalah pemantapan pelaksanaan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi;
b.menyiapkan konsep dan penelaahan program penelitian dan pengkajian di bidang riset dan teknologi serta ilmu pengetahuan;
c.menyediakan …
c.menyediakan bahan mengenai berbagai masalah yang bersangkutan dengan strategi pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang diperlukan Menteri Negara Riset dan teknologi guna pengambilan keputusan/kebijakasanaan;
d.menilai dan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program utama nasional dalam bidang riset dan teknologi;
e.membina hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi DRN terdiri atas:
1. a.Ketua:Menteri Negara Riset dan Teknologi;
2. b.Wakil Ketua:Dijabat secara bergilir di antara Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dalam koordinasi Menteri Negara Riset dan teknologi atau Kepala Badan Penelitian dan Pegembangan Departemen, yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua DRN;
3. c.Sekretaris:Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Koordinasi Perumus dan Evaluasi Kebijaksanaan dan Program Utama Nasional Riset dan Teknologi;
4. d.Anggota: Wakil-wakil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perguruan Tinggi, dan para Ilmuwan lainnya yang dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan;
(2)Anggota DRN dibagi dalam Kelompok-kelompok Kerja.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin DRN sesuai dengan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua mempunyai fungsi:

a.menetapkan rencana kerja DRN dalam rangka penyusunan program utama nasional di bidang riset dan teknologi;
b.menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan perumusan program utama nasional di bidang riset dan teknologi;
c.menyelenggarakan dan membina kerjasama dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok DRN sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Kelompok- kelompok Kerja DRN.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wakil Ketua mempunyai fungsi:

a.menyelenggarakan rapat koordinasi dengan atau antar Kelompok Kerja DRN dalam rangka pelaksanaan tugas mereka masing-masing;
b.menyelenggarakan dan membina kerjasama dengan Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi dan Swasta;
c.melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 9

Sekretaris memimpin Sekretariat dan bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRN.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretaris mempunyai fungsi:

a.mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja DRN, serta penyusunan laporan berkala;
b.menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua dan Kelompok-kelompok kerja;
c.melaksanakan kegiatan lain atas petunjuk Ketua DRN.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1984

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1983