Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1986
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1986
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 35
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1967 tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1985; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
BAB I
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini di singkat LIPI, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
LIPI mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakanpenelitian dan pengembangan, membina perkembangan, memberikan jasa, memberikan saran kepada Pemerintah tentang kebijaksanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi :
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi
BAB II
Susunan organisasi LIPI terdiri dari :
Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua
Wakil Ketua mempunyai tugas :
Bagian Ketiga Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LIPI di bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta kegiatan ilmiah lain di bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi : a.penelitian dan pengembangan di bidang kemasyarakat dan kebudayaan; b.penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; c.penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan; d.penelitian dan pengembangan di bidang politik dan kewilayahan; e.lain-lain hal yang ditentukan oleh Ketua.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan membawahkan : a.Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan; b.Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; c.Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan; d.Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan. Bagian Keempat Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Alam
Membuka PDF…