Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2001
- Nomor
- 42
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2001. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001, diubah sebagai berikut:
"Pasal 1
"Pasal 3 LPND terdiri dari:
aa. Badan Kependudukan Nasional disingkat BAKNAS."
"Bagian Kedua Puluh Tujuh Lembaga Ketahanan Nasional Pasal 75 B.1 LEMHANNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
B.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 B.1, LEMHANNAS menyelenggarakan fungsi:
B.3 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 B.2, LEMHANNAS mempunyai kewenangan:
Bagian Kedua Puluh Delapan Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pasal 75 C.1 BKPK mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 C.1, BKPK menyelenggarakan fungsi:
C.3 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 C.2, BKPK mempunyai kewenangan:
Bagian Kedua Puluh Sembilan Badan Kependudukan Nasional Pasal 75 D.1 BAKNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 D.1, BAKNAS menyelenggarakan fungsi:
D.3 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 D.2, BAKNAS mempunyai kewenangan:
"Pasal 101
"Pasal 108
"Pasal 108 A
"Pasal 112 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:
dinyatakan tidak berlaku." Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd. Edy Sudibyo
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)