Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1991
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1991
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 31
MEMUTUSKAN : Menetapkan : TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON DAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT SERTA SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN
BAB I
Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan:
10.Calon adalah mereka yang dicalonkan untuk menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat. 11.Calon susulan adalah calon untuk mengisi keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang dilanjutkan sesudah peresmian keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dan sebelum waktu pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama. 12.Formulir adalah formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum. BAB II TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT Bagian Pertama Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II
BAB II
Untuk menjadi calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus memenuhi syarat sebagai berikut :
(2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. Bagian Kedua Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/ DPR/DPRD I/DPRD II
(1), PANLITPUS/PANLITDA II juga mengadakan penelitian mengenai keberatan/tanggapan masyarakat atas isi Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum.
Apabila sesudah waktu peresmian keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Susunan dan Kedudukan dan sebelum waktu pengambilan sumpah/janji bersama-sama keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, diajukan calon susulan, untuk melaksanakan penelitian pemenuhan syarat calon susulan tersebut dilakukan oleh PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. BAB III TATACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT Bagian Pertama Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II
BAB III
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)