Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 81 Tahun 1985
- Nomor
- 81
- Tahun
- 1985
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON/PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT SERTA SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN.
BAB I
Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan:
d Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
BAB II TATA CARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT Bagian Pertama Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II
BAB II
Untuk dapat menjadi calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus dipenuhi syarat sebagai berikut :
Bagian Kedua Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II
Apabila sesudah waktu peresmian keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dan sebelum waktu pengambilan sumpah/janji bersama-sama keanggotaan penelitian pemenuhan syarat calon susulan tersebut dibentuk PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT Bagian Pertama Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II
BAB III
Bagi Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah, Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Utusan golongan karya ABRI berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR, Utusan Golongan-golongan serta calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang terpilih dalam Pemilihan Umum dan dari golongan karya ABRI yang diangkat, pemenuhan ketentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilaksanakan secara tertulis untuk dijadikan surat bukti diri yang berupa :
ii. surat keterangan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Susunan dan Kedudukan bagi Anggota DPRD I/DPRD II. Bagian Kedua Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II
Membuka PDF…