MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 1993. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 4
(1)Badan Pertimbangan Telekomunikasi terdiri dari :
1.Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, selaku Ketua;
2.Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Anggota;
4.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
5.Pejabat...
5.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
6.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, sebagai Anggota;
7.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Panglima angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai Anggota;
8.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, sebagai Anggota;
9.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
10.Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai Anggota;
11.Seorang pakar ekonomi, sebagai Anggota;
12.Seorang pakar hukum, sebagai Anggota;
13.Seorang pakar teknik telekomunikasi, sebagai Anggota;
14.Seorang pakar sosial budaya, sebagai Anggota;
15.Seorang pakar teknik bidang informatika, sebagai Anggota;
(2)Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Telekomunikasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO