DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2006

Nomor: 1
Tahun: 2006
Ditetapkan: 14 Februari 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal 1

(1)Membentuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat.
(2)Membentuk Pengadilan Negeri Tebo, berkedudukan di Muaro Tebo.
(3)Membentuk Pengadilan Negeri Sarolangun, berkedudukan di Sarolangun.
(4)Membentuk Pengadilan Negeri Kutai Barat, berkedudukan di Sendawar.
(5)Membentuk Pengadilan Mandailing Natal, berkedudukan di Panyabungan.
(6)Membentuk Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Muaro Sabak.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat meliputi wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
(2)Daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo meliputi wilayah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
(3)Daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
(4)Daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
(5)Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal meliputi wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
(6)Daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur meliputi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pasal 3

(1)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka wilayah Kabupaten Pasaman Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
(2)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tebo, maka wilayah Kabupaten Tebo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo.
(3)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sarolangun, maka wilayah Kabupaten Sarolangun dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko.
(4)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka wilayah Kabupaten Kutai Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong.
(5)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Mandailing Natal, maka wilayah Kabupaten Mandailing Natal dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
(6)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Pasal 4

(1)Pengadilan Negeri Pasaman Barat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.
(2)Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun dan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.
(3)Pengadilan Negeri Kutai Barat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Pasal 5

(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tebo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko.
(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong.
(5)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
(6)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi.

Pasal 6

(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tebo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tebo.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangko, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun.
(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat.
(5)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
(6)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jambi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan tanggungjawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal 1

(1)Membentuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat.
(2)Membentuk Pengadilan Negeri Tebo, berkedudukan di Muaro Tebo.
(3)Membentuk Pengadilan Negeri Sarolangun, berkedudukan di Sarolangun.
(4)Membentuk Pengadilan Negeri Kutai Barat, berkedudukan di Sendawar.
(5)Membentuk Pengadilan Mandailing Natal, berkedudukan di Panyabungan.
(6)Membentuk Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Muaro Sabak.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat meliputi wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
(2)Daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo meliputi wilayah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
(3)Daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
(4)Daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
(5)Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal meliputi wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
(6)Daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur meliputi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pasal 3

(1)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka wilayah Kabupaten Pasaman Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
(2)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tebo, maka wilayah Kabupaten Tebo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo.
(3)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sarolangun, maka wilayah Kabupaten Sarolangun dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko.
(4)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka wilayah Kabupaten Kutai Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong.
(5)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Mandailing Natal, maka wilayah Kabupaten Mandailing Natal dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
(6)Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Pasal 4

(1)Pengadilan Negeri Pasaman Barat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.
(2)Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun dan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.
(3)Pengadilan Negeri Kutai Barat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Pasal 5

(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tebo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko.
(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong.
(5)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
(6)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi.

Pasal 6

(1)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
(2)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tebo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Muaro Bungo, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tebo.
(3)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangko, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun.
(4)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat.
(5)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
(6)Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jambi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2006