DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Nomor: 2
Tahun: 1986
Ditetapkan: 8 Maret 1986
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukutn diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
c.bahwa dalam rangka upaya di atas, pengaturan susunan dan kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang selama ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;
d.bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;
e.bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan Peradilan Umum; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

1.Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.
2.Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada, Pengadilan Tinggi.

Pasal 2

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pasal 3

(1)Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :
1. a.Pengadilan Negeri;
2. b.Pengadilan Tinggi.
(2)Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 4

(1)Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
(2)Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Pasal 5

(1)Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2)Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud data ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari :

a.Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
b.Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang- undang.

Pasal 9

Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 10

(1)Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakirn Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
(2)Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (28)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 185 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2006

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (28)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 185 Tahun 1998