DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1999

Nomor: 109
Tahun: 1999
Ditetapkan: 8 September 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DAN KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN.

Pasal 1

Membentuk Kejaksaan Negeri Balige yang berkedudukan di Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan yang berkedudukan di Panyabungan, dan dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Balige meliputi wilayah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Panyabungan meliputi wilayah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 3

Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pasal 4

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Balige maka wilayah Daerah Kabupaten Toba Samosir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tarutung.
(2)Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Porsea dan Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Pangururan dialihkan menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Panyabungan maka wilayah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.
(2)Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Kotanopan dan Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Natal dialihkan menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan dan Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal.

Pasal 6

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Balige maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Balige, Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Porsea, dan Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Pangururan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Balige.

Pasal 7

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Panyabungan maka perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Panyabungan, Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Kotanopan, dan Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Natal tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Panyabungan.

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 9

Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Panyabungan dan Kejaksaan Negeri Balige ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidnag pendayagunaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DAN KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Balige meliputi wilayah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Panyabungan meliputi wilayah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 3

Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pasal 4

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Balige maka wilayah Daerah Kabupaten Toba Samosir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tarutung.
(2)Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Porsea dan Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Pangururan dialihkan menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Panyabungan maka wilayah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.
(2)Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Kotanopan dan Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan di Natal dialihkan menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan dan Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991