DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Nomor: 5
Tahun: 1991
Ditetapkan: 22 Juli 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, dan oleh karena itu perlu dicabut;
c.bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang baru sebagai pengganti kedua undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf b; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3.Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
4.Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya 3 memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Pasal 2

(1)Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
(2)Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksanaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 4

(1)Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
(2)Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.
(3)Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau di 4 kotamadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya dan atau kota administratif.

BAB II

SUSUNAN KEJAKSAAN

Pasal 5

Susunan kejaksaan terditi dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2)Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

(1)Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.
(2)Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negera. 5

Pasal 8

(1)Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
(2)Dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
(3)Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:

a.warganegara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d.bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.
1. 30.S/PKI" atau organisasi teriarang lainnya; 6
e.pegawai negeri;
f.sarjana hukum;
g.berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
h.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
i.lulus pendidikan dan latihan pembentukan jaksa.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Peraturan turunan (12)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Peraturan turunan (12)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002