DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2001

Nomor: 109
Tahun: 2001
Ditetapkan: 10 Oktober 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan unit organisasi dan tugas Eselon I Departemen; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN.

BAB I

SUSUNAN DEPARTEMEN

Pasal 1

Departemen terdiri dari :

1.Departemen Dalam Negeri;
2.Departemen Luar Negeri;
3.Departemen Pertahanan;
4.Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5.Departemen Keuangan;
6.Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8.Departemen Pertanian;
9.Departemen Kehutanan;
10.Departemen Kelautan dan Perikanan;
11.Departemen Perhubungan;
12.Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
13.Departemen Kesehatan;
14.Departemen Pendidikan Nasional;
15.Departemen Agama;
16.Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17.Departemen Sosial.

BAB II

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

Pasal 2

Departemen Dalam Negeri, terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa;
c.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
d.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
e.Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
f.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g.Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan;
j.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
k.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
l.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;
n.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
o.Staf Ahli Bidang Kewilayahan.

Pasal 3

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa.
(3)Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.
(4)Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.
(5)Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.
(6)Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(7)Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kependudukan.
(8)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(9)Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
(10)Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
(11)Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan politik.
(12)Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hubungan antar lembaga.
(13)Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi pembangunan.
(14)Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
(15)Staf Ahli Bidang Kewilayahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kewilayahan.

Pasal 4

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
c.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
d.Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
e.Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan;
f.Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
g.Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional;
h.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
k.Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
m.Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya;
n.Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia;
o.Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen.

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
(3)Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.
(4)Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN.
(5)Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang politik, sosial, dan keamanan.
(6)Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
(7)Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi, diplomasi publik, dan perjanjian internasional.
(8)Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.
(9)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(10)Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.
(11)Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik dan keamanan.
(12)Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, keuangan, dan industri.
(13)Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan dan sosial budaya.
(14)Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum internasional dan hak asasi manusia.
(15)Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah manajemen departemen.

Pasal 6

Departemen Pertahanan terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
c.Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan;
d.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
f.Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama;
k.Staf Ahli Bidang Politik;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
n.Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan.
(3)Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan sistem pertahanan.
(4)Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.
(5)Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.
(6)Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.
(7)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(8)Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
(9)Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
(10)Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ideologi dan agama.
(11)Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik.
(12)Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.
(13)Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
(14)Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah militer dan keamanan.

Pasal 8

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
c.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
e.Direktorat Jenderal Imigrasi;
f.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
g.Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
h.Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
k.Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
l.Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri;
m.Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
n.Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;
o.Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum;
p.Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
(3)Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.
(4)Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
(5)Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.
(6)Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.
(7)Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.
(8)Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hak asasi manusia.
(9)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(10)Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang hukum nasional.
(11)Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehakiman dan hak asasi manusia.
(12)Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perekonomian dan hubungan luar negeri.
(13)Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik, sosial, dan keamanan.
(14)Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum lingkungan dan pertanahan.
(15)Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan budaya hukum.
(16)Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 10

Departemen Keuangan terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran;
c.Direktorat Jenderal Pajak;
d.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
f.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
g.Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Pengawas Pasar Modal;
j.Badan Analisa Fiskal;
k.Badan Akuntansi Keuangan Negara;
l.Badan Informasi dan Teknologi Keuangan;
m.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
o.Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
p.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
q.Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
r.Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Pasal 11

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara dan kekayaan negara.
(3)Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak.
(4)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, penerusan pinjaman, penerimaan minyak dan bukan pajak serta akuntan dan penilai dan penerimaan negara bukan pajak.
(6)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
(7)Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengurusan piutang negara dan lelang.
(8)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(9)Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal.
(10)Badan Analisa Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan evaluasi kebijakan fiskal serta kegiatan analisis pengembangan fiskal, keuangan, dan ekonomi.
(11)Badan Akuntansi Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan, pembinaan dan pengembangan akuntansi pemerintah, akuntansi barang milik/kekayaan negara serta verifikasi dan akuntansi pelaksanaan Bagian Anggaran dan Pembiayaan dan Perhitungan.
(12)Badan Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi dan sistem informasi keuangan, dan sistem informasi keuangan daerah.
(13)Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan, serta penataran keuangan negara.
(14)Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan ekonomi keuangan internasional.
(15)Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penerimaan negara.
(16)Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengeluaran negara.
(17)Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan pasar modal.
(18)Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan unit organisasi dan tugas Eselon I Departemen; Mengingat :

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN.

BAB I

SUSUNAN DEPARTEMEN

Pasal 1

Departemen terdiri dari :

1.Departemen Dalam Negeri;
2.Departemen Luar Negeri;
3.Departemen Pertahanan;
4.Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5.Departemen Keuangan;
6.Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8.Departemen Pertanian;
9.Departemen Kehutanan;
10.Departemen Kelautan dan Perikanan;
11.Departemen Perhubungan;
12.Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
13.Departemen Kesehatan;
14.Departemen Pendidikan Nasional;
15.Departemen Agama;
16.Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17.Departemen Sosial.

BAB II

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

Pasal 2

Departemen Dalam Negeri, terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa;
c.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
d.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
e.Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
f.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g.Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan;
j.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
k.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
l.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;
n.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
o.Staf Ahli Bidang Kewilayahan.

Pasal 3

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa.
(3)Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.
(4)Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.
(5)Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.
(6)Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(7)Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kependudukan.
(8)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(9)Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
(10)Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
(11)Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan politik.
(12)Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hubungan antar lembaga.
(13)Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi pembangunan.
(14)Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
(15)Staf Ahli Bidang Kewilayahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kewilayahan.

Pasal 4

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
c.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
d.Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
e.Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan;
f.Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
g.Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional;
h.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
k.Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
m.Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya;
n.Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia;
o.Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen.

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
(3)Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.
(4)Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN.
(5)Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang politik, sosial, dan keamanan.
(6)Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
(7)Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi, diplomasi publik, dan perjanjian internasional.
(8)Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.
(9)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(10)Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.
(11)Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik dan keamanan.
(12)Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, keuangan, dan industri.
(13)Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan dan sosial budaya.
(14)Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum internasional dan hak asasi manusia.
(15)Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah manajemen departemen.

Pasal 6

Departemen Pertahanan terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
c.Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan;
d.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
f.Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama;
k.Staf Ahli Bidang Politik;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
n.Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan.
(3)Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan sistem pertahanan.
(4)Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.
(5)Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.
(6)Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.
(7)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(8)Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
(9)Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
(10)Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ideologi dan agama.
(11)Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik.
(12)Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.
(13)Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
(14)Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah militer dan keamanan.

Pasal 8

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
c.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
e.Direktorat Jenderal Imigrasi;
f.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
g.Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
h.Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Pembinaan Hukum Nasional;
k.Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
l.Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri;
m.Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
n.Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;
o.Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum;
p.Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
(3)Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.
(4)Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
(5)Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.
(6)Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.
(7)Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.
(8)Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hak asasi manusia.
(9)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(10)Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang hukum nasional.
(11)Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehakiman dan hak asasi manusia.
(12)Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perekonomian dan hubungan luar negeri.
(13)Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik, sosial, dan keamanan.
(14)Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum lingkungan dan pertanahan.
(15)Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan budaya hukum.
(16)Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 10

Departemen Keuangan terdiri dari :

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran;
c.Direktorat Jenderal Pajak;
d.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
f.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
g.Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Pengawas Pasar Modal;
j.Badan Analisa Fiskal;
k.Badan Akuntansi Keuangan Negara;
l.Badan Informasi dan Teknologi Keuangan;
m.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
o.Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
p.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
q.Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
r.Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Pasal 11

(1)Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
(2)Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara dan kekayaan negara.
(3)Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak.
(4)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, penerusan pinjaman, penerimaan minyak dan bukan pajak serta akuntan dan penilai dan penerimaan negara bukan pajak.
(6)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
(7)Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengurusan piutang negara dan lelang.
(8)Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
(9)Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal.
(10)Badan Analisa Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan evaluasi kebijakan fiskal serta kegiatan analisis pengembangan fiskal, keuangan, dan ekonomi.
(11)Badan Akuntansi Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan, pembinaan dan pengembangan akuntansi pemerintah, akuntansi barang milik/kekayaan negara serta verifikasi dan akuntansi pelaksanaan Bagian Anggaran dan Pembiayaan dan Perhitungan.
(12)Badan Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi dan sistem informasi keuangan, dan sistem informasi keuangan daerah.
(13)Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan, serta penataran keuangan negara.
(14)Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan ekonomi keuangan internasional.
(15)Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penerimaan negara.
(16)Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengeluaran negara.
(17)Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan pasar modal.
(18)Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

SUSUNAN DEPARTEMEN

Pasal 1

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

SUSUNAN DEPARTEMEN

Pasal 1

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 2005