Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2008
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; MengingatMengingatMengingatMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN :MEMUTUSKAN : MenetapkanMenetapkanMenetapkanMenetapkan :::: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANGKEPUTUSAN PRESIDEN TENTANGKEPUTUSAN PRESIDEN TENTANGKEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASANDEWAN KAWASANDEWAN KAWASANDEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN. PERTAMA : …PERTAMA : …PERTAMA : …PERTAMA : … PERTAMAPERTAMAPERTAMAPERTAMA : Menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan Kawasan, sebagai Dewan Kawasan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. KEDUAKEDUAKEDUAKEDUA : a. Struktur Organisasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari : Ketua merangkap Anggota : Gubernur Kepulauan Riau; Wakil Ketua merangkap Anggota : Bupati Karimun; Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau;
KETIGAKETIGAKETIGAKETIGA : Tata kerja Dewan Kawasan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Kawasan. KEEMPATKEEMPATKEEMPATKEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. KELIMAKELIMAKELIMAKELIMA : Dewan Kawasan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. KEENAM : …KEENAM : …KEENAM : …KEENAM : … KEENAMKEENAMKEENAMKEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)