DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1991

Nomor: 12
Tahun: 1991
Ditetapkan: 1 Maret 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden mengenai penyusunan, pemerapan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
4.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
5.Undang-undang Nomor 2 TAhun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara TAhun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
6.Undang-undang Nomor 5 TAhun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
8.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3330); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434); 11.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I

PERUMUSAN, PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN SNI

Pasal 1

Standar yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia disingkat SNI.

Pasal 2

Penyusunan, penerapan dan pengawasan SNI adalah menjadi kewenangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan lingkup kewenanganya yang menyangkut lingkup kegiatan standardisasi dari masing-masing instansi, sesuai dengan sistem standardisasi nasional yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional.

Pasal 3

Penyusunan dan penerapan SNI di bidang perindustrian adalah menjadi kewenangan Menteri sebagaimana tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian.

Pasal 4

Perumusan dan penyusunan SNI oleh masing-masing Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan melalui proses perumusan yang menjamin konsensus nasional.

Pasal 5

(1)Rancangan SNI yang telah dirumuskan disampaikan kepada Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disebut Dewan, untuk disetujui menjadi SNI.
(2)Penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan SNI yang sudah disetujui oleh Dewan dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemeirntah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

(1)Cara penulisan SNI dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Buku Pedoman tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(2)SNI diberi nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
(3)SNI dengan nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dan diberlakukan oleh instansi teknis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2.

BAB II

PENETAPAN, PERJANJIAN, SERTIFIKASI DAN PENANDAAN

Pasal 7

Untuk mewujudkan jaminan mutu atas produk, dan/atau jasa, SNI-wajib dan/atau SNI-sukarela sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia diterapkan oleh perusahaan terhadap produk dan/atau jasa yang dihasilkannya, dan terhadap produk dan/atau jasa tersebut yang memenuhi SNI-wajib dan/atau SNI-sukarela dapat diberikan sertifikat dan/atau dibubuhi tanda SNI pada produk, kemasan ataupun labelnya.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, proses produksi dan pengendalian mutu produk, serta dilakukan pengujian atas produk yang dihasilkan dan/atau hasil pengambilan contoh produk yang mewakili partai produk yang dihasilkan.
(2)Pemeriksaan dilakukan oleh produsen dari produk yang dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dan merupakan jaminan mutu dari produsen atas produk yang diproduksinya.
(3)Pengujian dilakukan oleh lembaga penguji baik milik pemerintah maupun swasta.
(4)Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melakukan pengujian berdasarkan penetapan akreditasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen sesuai dengan Buku Pedoman tentang Persyaratan dan kreteria Laboratorium Penguji yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(5)Tata cara pengajuan permohonan untuk ditunjuk sebagai lembaga penguji ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
(6)Unjuk kerja dan ketelitian kerja lembaga penguji di lingkungan instansi teknis dipantau atau dibina oleh Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar yaitu laboratorium yang ditunjuk oleh instansi teknis yang bersangkutan yang bertugas memantau dan membina kemampuan dan ketelitian kerja lembaga-lembaga penguji di lingkungan instansi teknis yang bersangkutan dengan melaksanakan uji ulang, uji antar laboratorium, uji paralel dan kalibrasi sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(7)Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang berada di berbagai instansi teknis tergabung dalam suatu panitia tetap yang dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan, sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(8)Sertifikat diterbitkan oleh lembaga penguji yang bertanggung jawab terhadap pengujian dan telah dikreditasi oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan/atau oleh Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar.

Pasal 9

Tata cara pengambilan contoh untuk keperluan pengujian olen Badan pengambil contoh serta penerbitan laporan prengambilan contoh, ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 10

(1)Lembaga Penguji melakukan pengujian atas permintaah setiap orang yang diajukan secara sukarela ataupun berdasarkan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(2)Apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan oleh lembaga penguji tersebut, produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan SNI atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka diterbitkan sertifikat oleh lembaga penguji yang bersangkutan.
(3)Penerbitan sertifikat oleh lembaga penguji tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan guna mendapatkan bukti pendaftaran.
(4)Apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan lembaga penguji produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan SNI atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka lembaga penguji menerbitkan laporan hasil analisis.
(5)Laporan hasil analisis oleh lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dilaporkan oleh lembaga penguji kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

BAB III

SERTIFIKAT UNTUK KEPERLUAN EKSPOR

Pasal 11

(1)Sertifikat yang khusus digunakan untuk keperluan ekspor hanya dapat diterbitkan oleh lembaga penguji yang telah dikreditasi oleh Menteri Perdagangan dengan Keputusan Menteri.
(2)Pengujian untuk memperoleh sertifikat atas produk yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas hasil pengambilan contoh partai produk yang telah siap diekspor.
(3)Peratuan lebih lanjut tentagn penerbitan sertipikat untuk keperluan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden mengenai penyusunan, pemerapan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
4.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
5.Undang-undang Nomor 2 TAhun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara TAhun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
6.Undang-undang Nomor 5 TAhun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
8.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3330); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434); 11.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

BAB I

PERUMUSAN, PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN SNI

Pasal 1

Standar yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia disingkat SNI.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(1)Rancangan SNI yang telah dirumuskan disampaikan kepada Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disebut Dewan, untuk disetujui menjadi SNI.
(2)Penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan SNI yang sudah disetujui oleh Dewan dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemeirntah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

(1)Cara penulisan SNI dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Buku Pedoman tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(2)SNI diberi nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
(3)SNI dengan nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dan diberlakukan oleh instansi teknis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2.

BAB II

PENETAPAN, PERJANJIAN, SERTIFIKASI DAN PENANDAAN

Pasal 7

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, proses produksi dan pengendalian mutu produk, serta dilakukan pengujian atas produk yang dihasilkan dan/atau hasil pengambilan contoh produk yang mewakili partai produk yang dihasilkan.
(2)Pemeriksaan dilakukan oleh produsen dari produk yang dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dan merupakan jaminan mutu dari produsen atas produk yang diproduksinya.
(3)Pengujian dilakukan oleh lembaga penguji baik milik pemerintah maupun swasta.
(4)Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melakukan pengujian berdasarkan penetapan akreditasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen sesuai dengan Buku Pedoman tentang Persyaratan dan kreteria Laboratorium Penguji yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(5)Tata cara pengajuan permohonan untuk ditunjuk sebagai lembaga penguji ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
(6)Unjuk kerja dan ketelitian kerja lembaga penguji di lingkungan instansi teknis dipantau atau dibina oleh Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar yaitu laboratorium yang ditunjuk oleh instansi teknis yang bersangkutan yang bertugas memantau dan membina kemampuan dan ketelitian kerja lembaga-lembaga penguji di lingkungan instansi teknis yang bersangkutan dengan melaksanakan uji ulang, uji antar laboratorium, uji paralel dan kalibrasi sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(7)Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang berada di berbagai instansi teknis tergabung dalam suatu panitia tetap yang dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan, sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
(8)Sertifikat diterbitkan oleh lembaga penguji yang bertanggung jawab terhadap pengujian dan telah dikreditasi oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dan/atau oleh Lembaga/Balai/Laboratorium Uji Standar.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Lembaga Penguji melakukan pengujian atas permintaah setiap orang yang diajukan secara sukarela ataupun berdasarkan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(2)Apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan oleh lembaga penguji tersebut, produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan SNI atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka diterbitkan sertifikat oleh lembaga penguji yang bersangkutan.
(3)Penerbitan sertifikat oleh lembaga penguji tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan guna mendapatkan bukti pendaftaran.
(4)Apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan lembaga penguji produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan SNI atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka lembaga penguji menerbitkan laporan hasil analisis.
(5)Laporan hasil analisis oleh lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dilaporkan oleh lembaga penguji kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

BAB III

SERTIFIKAT UNTUK KEPERLUAN EKSPOR

Pasal 11

(1)Sertifikat yang khusus digunakan untuk keperluan ekspor hanya dapat diterbitkan oleh lembaga penguji yang telah dikreditasi oleh Menteri Perdagangan dengan Keputusan Menteri.
(2)Pengujian untuk memperoleh sertifikat atas produk yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas hasil pengambilan contoh partai produk yang telah siap diekspor.
(3)Peratuan lebih lanjut tentagn penerbitan sertipikat untuk keperluan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1991

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PERUMUSAN, PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN SNI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENETAPAN, PERJANJIAN, SERTIFIKASI DAN PENANDAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

SERTIFIKAT UNTUK KEPERLUAN EKSPOR

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PERUMUSAN, PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN SNI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENETAPAN, PERJANJIAN, SERTIFIKASI DAN PENANDAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

SERTIFIKAT UNTUK KEPERLUAN EKSPOR

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1994