Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1991
- Nomor
- 12
- Tahun
- 1991
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Keputusan Presiden mengenai penyusunan, pemerapan, dan pengawasan Standar Nasional Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945;
2210);
3299);
3330); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434); 11.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.
BAB I
Standar yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia disingkat SNI.
Penyusunan, penerapan dan pengawasan SNI adalah menjadi kewenangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan lingkup kewenanganya yang menyangkut lingkup kegiatan standardisasi dari masing-masing instansi, sesuai dengan sistem standardisasi nasional yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional.
Penyusunan dan penerapan SNI di bidang perindustrian adalah menjadi kewenangan Menteri sebagaimana tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian.
Perumusan dan penyusunan SNI oleh masing-masing Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan melalui proses perumusan yang menjamin konsensus nasional.
BAB II PENETAPAN, PERJANJIAN, SERTIFIKASI DAN PENANDAAN
BAB II
Untuk mewujudkan jaminan mutu atas produk, dan/atau jasa, SNI-wajib dan/atau SNI-sukarela sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia diterapkan oleh perusahaan terhadap produk dan/atau jasa yang dihasilkannya, dan terhadap produk dan/atau jasa tersebut yang memenuhi SNI-wajib dan/atau SNI-sukarela dapat diberikan sertifikat dan/atau dibubuhi tanda SNI pada produk, kemasan ataupun labelnya.
Tata cara pengambilan contoh untuk keperluan pengujian olen Badan pengambil contoh serta penerbitan laporan prengambilan contoh, ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan.
BAB III SERTIFIKAT UNTUK KEPERLUAN EKSPOR
BAB III
BAB IV BIAYA PENGUJIAN
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)