DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1994

Nomor: 69
Tahun: 1994
Ditetapkan: 13 Oktober 1994
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pengadaan garam beriodium dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
5.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN GARAM BERIODIUM.

Pasal 1

Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beriodium yang telah memenuhi Standar Indonesia (SII)/Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 2

Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebelum diperdagangkan wajib terlebih dahulu diolah melalui proses pencucian dan iodisasi.

Pasal 3

Dalam hal garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah memenuhi syarat untuk langsung diiodisasi, proses iodisasi dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui proses pencucian.

Pasal 4

Garam beriodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label. Pasal 5…

Pasal 5

(1)Pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beriodium dilakukan oleh :
1. a.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Garam;
2. b.Badan Hukum Swasta dan Koperasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
(2)Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beriodium ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 6

(1)Menteri Perindustrian melakukan pengawasan terhadap pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beriodium
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan Departemen/Lembaga terkait.
(3)Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala ketentuan mengenai pengadaan garam beriodium yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1994. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pengadaan garam beriodium dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
5.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN GARAM BERIODIUM.

Pasal 1

Pasal 2

Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebelum diperdagangkan wajib terlebih dahulu diolah melalui proses pencucian dan iodisasi.

Pasal 3

Dalam hal garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah memenuhi syarat untuk langsung diiodisasi, proses iodisasi dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui proses pencucian.

Pasal 4

Garam beriodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label. Pasal 5…

Pasal 5

(1)Pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beriodium dilakukan oleh :
1. a.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Garam;
2. b.Badan Hukum Swasta dan Koperasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
(2)Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beriodium ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 6

(1)Menteri Perindustrian melakukan pengawasan terhadap pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beriodium
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan Departemen/Lembaga terkait.
(3)Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala ketentuan mengenai pengadaan garam beriodium yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1994. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1991