Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 126 Tahun 1999
- Nomor
- 126
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KEBIJAKAN REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Membentuk Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari :
Wakil Ketua : Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; Anggota : 1. Menteri Keuangan;
Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha; Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Sekretaris Utama Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet;
Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara bertugas :
Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Presiden paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak pembentukan Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara untuk mendapat persetujuan Presiden.
Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab kepada Presiden.
Biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara dibenankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)