DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2001

Nomor: 24
Tahun: 2001
Ditetapkan: 21 Februari 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan program privatisasi Badan Usaha Milik Negara dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip korporasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik … Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4008);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

…

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1.Badan Usaha Milik Negara yang untuk selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2.Privatisasi BUMN adalah penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada BUMN dan atau melalui pengeluaran saham baru BUMN.
3.Penawaran Umum adalah penjualan saham melalui pasar modal di dalam maupun di luar negeri, baik penjualan saham perdana maupun penjualan saham selanjutnya.
4.Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

(1)Membentuk Tim Konsultasi Privatisasi BUMN yang selanjutnya disebut Tim Konsultasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Wakil Ketua merangkap Anggota : Menteri Keuangan;
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan;
4. d.Anggota …
5. d.Anggota : 1. Menteri yang membuat kebijakan di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha; 2.. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  1. 3.Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
  2. 4.Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
  3. 5.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
(2)Sekretaris Tim Konsultasi dapat membentuk Sekretariat di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan.
(3)Menteri yang membuat kebijakan di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi anggota Tim Konsultasi hanya dalam privatisasi BUMN di bidangnya.

Pasal 3

Tim Konsultasi Privatisasi BUMN bertugas :

a.memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai : 1) BUMN yang akan diprivatisasi; 2) Perkiraan dana yang dapat diperoleh sebagai hasil privatisasi.
b.membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN sehubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

Pasal 4

Tim Konsultasi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Pelaksanaan privatisasi BUMN dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemegang saham pada BUMN.
(2)Dalam pelaksanaan privatisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan dibantu oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Pasal 6

Privatisasi BUMN dilakukan dengan cara :

a.Penjualan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum; dan atau
b.Penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis.

Pasal 7

(1)Dalam hal privatisasi BUMN dilakukan dengan cara penawaran umum, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2)Dalam hal privatisasi BUMN dilakukan dengan cara penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, maka hal tersebut harus dilakukan secara transparan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan program privatisasi Badan Usaha Milik Negara dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip korporasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik … Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4008);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

…

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1.Badan Usaha Milik Negara yang untuk selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2.Privatisasi BUMN adalah penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada BUMN dan atau melalui pengeluaran saham baru BUMN.
3.Penawaran Umum adalah penjualan saham melalui pasar modal di dalam maupun di luar negeri, baik penjualan saham perdana maupun penjualan saham selanjutnya.
4.Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

(1)Membentuk Tim Konsultasi Privatisasi BUMN yang selanjutnya disebut Tim Konsultasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Wakil Ketua merangkap Anggota : Menteri Keuangan;
3. c.Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan;
4. d.Anggota …
5. d.Anggota : 1. Menteri yang membuat kebijakan di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha; 2.. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
  1. 3.Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
  2. 4.Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
  3. 5.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
(2)Sekretaris Tim Konsultasi dapat membentuk Sekretariat di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan.
(3)Menteri yang membuat kebijakan di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi anggota Tim Konsultasi hanya dalam privatisasi BUMN di bidangnya.

Pasal 3

Tim Konsultasi Privatisasi BUMN bertugas :

a.memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai : 1) BUMN yang akan diprivatisasi; 2) Perkiraan dana yang dapat diperoleh sebagai hasil privatisasi.
b.membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN sehubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

Pasal 4

Tim Konsultasi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Pelaksanaan privatisasi BUMN dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemegang saham pada BUMN.
(2)Dalam pelaksanaan privatisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan dibantu oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Pasal 6

Privatisasi BUMN dilakukan dengan cara :

a.Penjualan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum; dan atau
b.Penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis.

Pasal 7

(1)Dalam hal privatisasi BUMN dilakukan dengan cara penawaran umum, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2)Dalam hal privatisasi BUMN dilakukan dengan cara penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, maka hal tersebut harus dilakukan secara transparan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2000