DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1983

Nomor: 13
Tahun: 1983
Ditetapkan: 26 Februari 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada hakekatnya Video Tape dan Video Disc merupakan media masa yang tidak banyak bedanya dengan film sehingga dapat membawa pengaruh yang positif maupun negatif terhadap pandangan hidup serta kebudayaan masyarakat dan bangsa;
c.bahwa untuk mencegah pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam pembangunan bangsa, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembinaan Perekeman Video; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622);
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN PEREKEMAN VIDEO.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang di maksud dengan:

a.Video Tape dan Video Disc adalah pita magnetik dan piringan video dari berbagai jenis, merek dan ukuran yang dapat digunakan untuk rekaman gambar dan/atau gambar bergerak, tulisan dan suara;
b.Rekaman …
b.Rekaman video adalah gambar dan/atau gambar bergerak, tulisan dan suara dengan menggunakan Video Tape, Video Disc atau bahan sejenis lainnya, dari film produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri atau dari rekaman audio visual lainnya, baik yang merupakan hasil rekaman langsung maupun tidak langsung (reproduksi);
c.Pembuatan (produksi) adalah kegiatan pembuatan rekaman visual secara langsung dengan atau tanpa suara untuk keperluan pertunjukan maupun dokumen umum;
d.Penggandaan adalah kegiatan pembuatan cipy dari rekaman video atau film;
e.Penyensoran adalah pemeriksaan dan penelitian rekaman video yang dapat mengakibatkan tindakan pemotongan, penghapusan, dan pengguntingan sebagian gambar dan/atau suara atau penolakan dari suatu rekaman Video;
f.Peredaran adalah kegiatan menyebarkan rekaman video kepada pemakai (konsumen);
g.Mempertunjukan adalah kegiatan penyiaran/mempertunjukan rekaman video di tempat-tempat umum melalui video recorder, kabel dan udara atau melalui peralatan dan cara-cara lainnya.

Pasal 2

(1)Kebijaksanaan pembinaan perekaman video di lakukan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Menteri Penerangan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan pengimporan, pengeksporan, pembuatan peredaran, penyiaran/mempertunjukan, perizinan, dan pengawasannya.

Pasal 3

(1)Impor rekaman video hanya diizinkan dalam bentuk rekaman induk dan dilakukan melalui pelabuhan udara, pelabuhan laut atau kantor pos di kota tempat kedudukan Badan Sensor Film.
(2)Impor rekaman video sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan dan Koperasi, berdasarkan pertimbangan dan saran Menteri Penerangan dan Jaksa Agung.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dikecualikan bagi:
1. a.Rekaman video yang dimasukkan oleh Perwakilan Negara Asing melalui saluran diplomatik untuk penggunaan intern Perwakilan yang bersangkutan.
2. b.Rekaman video yang dimasukkan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk keperluan siaran pemberitaannya.

Pasal 4

(1)Rekaman video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini sebelum digandakan, diedarkan dan disiarkan harus dinyatakan lulus sensor oleh Badan Sensor Film.
(2)Rekaman …
(2)Rekaman video sebelum dinyatakan lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal ini terlebih dahulu harus diteliti kebenaran asal usul serta diperiksa keabsahan perolehan haknya oleh Jaksa Agung berdasarkan per timbangan dan saran Menteri Penerangan.
(3)Penggandaan rekaman video sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PN Lokananta, Pusat Produksi Film Negara, dan Televisi Republik Indonesia.
(4)Bagi perusahaan-perusahaan swasta yang telah mendapatkan izin dan melaksanakan penggandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan penertiban sesuai dengan Keputusan Presiden ini yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Pasal 5

Ekspor rekaman video dilakukan setelah mendapat izin ekspor dari Menteri Perdagangan dan Koperasi, berdasarkan pertimbangan dan saran Menteri Penerangan dan Jaksa Agung.

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Keputusan Presiden ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964.

Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan perekaman video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Penerangan setelah berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga lain sesuai dengan tugas dan bidang kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada hakekatnya Video Tape dan Video Disc merupakan media masa yang tidak banyak bedanya dengan film sehingga dapat membawa pengaruh yang positif maupun negatif terhadap pandangan hidup serta kebudayaan masyarakat dan bangsa;
c.bahwa untuk mencegah pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam pembangunan bangsa, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembinaan Perekeman Video; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622);
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN PEREKEMAN VIDEO.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang di maksud dengan:

a.Video Tape dan Video Disc adalah pita magnetik dan piringan video dari berbagai jenis, merek dan ukuran yang dapat digunakan untuk rekaman gambar dan/atau gambar bergerak, tulisan dan suara;
b.Rekaman …
b.Rekaman video adalah gambar dan/atau gambar bergerak, tulisan dan suara dengan menggunakan Video Tape, Video Disc atau bahan sejenis lainnya, dari film produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri atau dari rekaman audio visual lainnya, baik yang merupakan hasil rekaman langsung maupun tidak langsung (reproduksi);
c.Pembuatan (produksi) adalah kegiatan pembuatan rekaman visual secara langsung dengan atau tanpa suara untuk keperluan pertunjukan maupun dokumen umum;
d.Penggandaan adalah kegiatan pembuatan cipy dari rekaman video atau film;
e.Penyensoran adalah pemeriksaan dan penelitian rekaman video yang dapat mengakibatkan tindakan pemotongan, penghapusan, dan pengguntingan sebagian gambar dan/atau suara atau penolakan dari suatu rekaman Video;
f.Peredaran adalah kegiatan menyebarkan rekaman video kepada pemakai (konsumen);
g.Mempertunjukan adalah kegiatan penyiaran/mempertunjukan rekaman video di tempat-tempat umum melalui video recorder, kabel dan udara atau melalui peralatan dan cara-cara lainnya.

Pasal 2

(1)Kebijaksanaan pembinaan perekaman video di lakukan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Menteri Penerangan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan pengimporan, pengeksporan, pembuatan peredaran, penyiaran/mempertunjukan, perizinan, dan pengawasannya.

Pasal 3

(1)Impor rekaman video hanya diizinkan dalam bentuk rekaman induk dan dilakukan melalui pelabuhan udara, pelabuhan laut atau kantor pos di kota tempat kedudukan Badan Sensor Film.
(2)Impor rekaman video sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan dan Koperasi, berdasarkan pertimbangan dan saran Menteri Penerangan dan Jaksa Agung.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dikecualikan bagi:
1. a.Rekaman video yang dimasukkan oleh Perwakilan Negara Asing melalui saluran diplomatik untuk penggunaan intern Perwakilan yang bersangkutan.
2. b.Rekaman video yang dimasukkan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk keperluan siaran pemberitaannya.

Pasal 4

(1)Rekaman video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini sebelum digandakan, diedarkan dan disiarkan harus dinyatakan lulus sensor oleh Badan Sensor Film.
(2)Rekaman …
(2)Rekaman video sebelum dinyatakan lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal ini terlebih dahulu harus diteliti kebenaran asal usul serta diperiksa keabsahan perolehan haknya oleh Jaksa Agung berdasarkan per timbangan dan saran Menteri Penerangan.
(3)Penggandaan rekaman video sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PN Lokananta, Pusat Produksi Film Negara, dan Televisi Republik Indonesia.
(4)Bagi perusahaan-perusahaan swasta yang telah mendapatkan izin dan melaksanakan penggandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan penertiban sesuai dengan Keputusan Presiden ini yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Pasal 5

Ekspor rekaman video dilakukan setelah mendapat izin ekspor dari Menteri Perdagangan dan Koperasi, berdasarkan pertimbangan dan saran Menteri Penerangan dan Jaksa Agung.

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Keputusan Presiden ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964.

Pasal 7

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1982