DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Nomor: 45
Tahun: 1974
Ditetapkan: 26 Agustus 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perumusan kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organasasi Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

2.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974. MEMUTUSKAN Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/I1/1966 beserta seluruh lampirannya Menetapkan : PERTAMA : Kedudukan, Tugas-Pokok dan Susunan Organisasi :
1.Departemen Dalarn Negeri.
2.Departemen Luar negeri.
3.Departemen Kehakiman.
4.Departemen Penerangan.
5.Departemen Keuangan.
6.Departemen …
6.Departemen Perdagangan.
7.Departemen Pertanian.
8.Departemen Perindustrian.
9.Departemen Pertambangan.
10.Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
11.Departemen Perhubungan.
12.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
13.Departemen Kesehatan.
14.Departemen Agama.
15.Departemen Sosial.
16.Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sebagai terlampir. KEDUA : Kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diatur dengan Keputusan tersendiri. KETIGA : Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi menurut Keputusan Presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974 -1973. KEEMPAT : Perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro. Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara. KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seIuruh lampirannya, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi. KEENAM : … KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1974. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO JENDERAL TNI. LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PRUSIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1974 TANGGAL 26 Agustus 1974 DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa, dan agraria.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri terdiri dari :

(1)Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal.
(3)Inspektorat Jenderal.
(4)Direktorat Jenderal Sosial Politik.
(5)Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
(6)Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.
(7)Direktorat Jenderal Agraria.
(8)Badan Penelitian dan Pengembangan.
(9)Badan Pendidikan dan Latihan Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiridari :

(1)Biro Perencanaan.
(2)Biro Kepegawaian.
(3)Biro Keuangan.
(4)Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
(5)Biro Perlengkapan.
(6)Biro Umum.
(7)Biro Penanaman Modal.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

(1)Sekretariat Inspektorat Jenderal.
(2)Inspektur Wilayah Sumatera.
(3)Inspektur Wilayah Jawa.
(4)Inspektur Wilayah Kalimantan.
(5)Inspektur Wilayah Sulawesi.
(6)Inspektur Wilayah Bali dan Nusatenggara.
(7)Inspektur Wilayah Maluku dan Irian Jaya.
(8)Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Sosial Politik terdiri dari :

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal.
(2)Direktorat Pembinaan Umum.
(3)Direktorat Pembinaan Kesatuan Bangsa,
(4)Direktorat Pembinaan Ketertiban Umum dan Pertahanan Sipil.
(5)Direktorat Pembinaan Masyarakat.
(6)Direktorat- Pengamanan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umun dan Otonomi Daerah terdiri dari :

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal.
(2)Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.
(3)Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah.
(4)Direktorat Perekonomian Daerah.
(5)Direktorat Pembangunan Daerah.
(6)Direktorat Pengembangan Perkotaan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa terdiri dari. :

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal.
(2)Direktorat Pembinaan Usaha Gotong Royong.
(3)Direktorat Perekonomian Desa.
(4)Direktorat Pembinaan Prasarana Desa.
(5)Direktorat Pengembangan Desa.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Agraria terdiri dari :

(1)Sekretariat Direktorat jenderal
(2)Direktorat Tata Guna Tanah.
(3)Direktorat Landreform.
(4)Direktorat Pengurusan Hak Tanah.
(5)Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

(1)Sekretariat Badan.
(2)Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
(3)Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan.

Pasal 11

Badan Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

(1)Sekretariat Badan.
(2)Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.
(3)Pusat Pendidikan dan Latihan Ilmu Pemerintahan.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perumusan kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organasasi Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

2.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974. MEMUTUSKAN Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/I1/1966 beserta seluruh lampirannya Menetapkan : PERTAMA : Kedudukan, Tugas-Pokok dan Susunan Organisasi :
1.Departemen Dalarn Negeri.
2.Departemen Luar negeri.
3.Departemen Kehakiman.
4.Departemen Penerangan.
5.Departemen Keuangan.
6.Departemen …
6.Departemen Perdagangan.
7.Departemen Pertanian.
8.Departemen Perindustrian.
9.Departemen Pertambangan.
10.Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
11.Departemen Perhubungan.
12.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
13.Departemen Kesehatan.
14.Departemen Agama.
15.Departemen Sosial.
16.Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sebagai terlampir. KEDUA : Kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diatur dengan Keputusan tersendiri. KETIGA : Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi menurut Keputusan Presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974 -1973. KEEMPAT : Perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro. Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara. KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seIuruh lampirannya, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi. KEENAM : … KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1974. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO JENDERAL TNI. LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PRUSIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1974 TANGGAL 26 Agustus 1974 DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa, dan agraria.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri terdiri dari :

(1)Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal.
(3)Inspektorat Jenderal.
(4)Direktorat Jenderal Sosial Politik.
(5)Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
(6)Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.
(7)Direktorat Jenderal Agraria.
(8)Badan Penelitian dan Pengembangan.
(9)Badan Pendidikan dan Latihan Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiridari :

(1)Biro Perencanaan.
(2)Biro Kepegawaian.
(3)Biro Keuangan.
(4)Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
(5)Biro Perlengkapan.
(6)Biro Umum.
(7)Biro Penanaman Modal.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

(1)Sekretariat Inspektorat Jenderal.
(2)Inspektur Wilayah Sumatera.
(3)Inspektur Wilayah Jawa.
(4)Inspektur Wilayah Kalimantan.
(5)Inspektur Wilayah Sulawesi.
(6)Inspektur Wilayah Bali dan Nusatenggara.
(7)Inspektur Wilayah Maluku dan Irian Jaya.
(8)Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Sosial Politik terdiri dari :

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal.
(2)Direktorat Pembinaan Umum.
(3)Direktorat Pembinaan Kesatuan Bangsa,
(4)Direktorat Pembinaan Ketertiban Umum dan Pertahanan Sipil.
(5)Direktorat Pembinaan Masyarakat.
(6)Direktorat- Pengamanan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umun dan Otonomi Daerah terdiri dari :

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal.
(2)Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.
(3)Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah.
(4)Direktorat Perekonomian Daerah.
(5)Direktorat Pembangunan Daerah.
(6)Direktorat Pengembangan Perkotaan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa terdiri dari. :

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal.
(2)Direktorat Pembinaan Usaha Gotong Royong.
(3)Direktorat Perekonomian Desa.
(4)Direktorat Pembinaan Prasarana Desa.
(5)Direktorat Pengembangan Desa.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Agraria terdiri dari :

(1)Sekretariat Direktorat jenderal
(2)Direktorat Tata Guna Tanah.
(3)Direktorat Landreform.
(4)Direktorat Pengurusan Hak Tanah.
(5)Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

(1)Sekretariat Badan.
(2)Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah.
(3)Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan.

Pasal 11

Badan Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

(1)Sekretariat Badan.
(2)Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.
(3)Pusat Pendidikan dan Latihan Ilmu Pemerintahan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (6)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1982