DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2009

Nomor: 13
Tahun: 2009
Ditetapkan: 25 Mei 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampai dengan berakhirnya masa tugas Tim Penertiban Barang Milik Negara, pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga belum selesai seluruhnya, sehingga memerlukan perpanjangan masa tugas;
c.bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Penertiban Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Penertiban Barang Milik Negara;
d.bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sambil mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan secara komprehensif dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara secara menyeluruh, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang- …
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan DIKTUM PERTAMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ” Membentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a.Ketua merangkap anggota : Menteri Keuangan;
b.Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Sekretaris Negara;
c.Anggota ...
c.Anggota : 1. Jaksa Agung;
1. 2.Menteri Pertahanan;
2. 3.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. 4.Menteri Pekerjaan Umum;
4. 5.Sekretaris Kabinet;
5. 6.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. 7.Kepala Kepolisian Negara
7. 8.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. 9.Kepala Badan Pertanahan Nasional.”
9. 2.Ketentuan DIKTUM KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ” 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim.
10. 2.Untuk melaksanakan tugas sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam menyusun langkah-langkah sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.”
11. 3.Ketentuan DIKTUM KEDELAPAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ” Masa kerja Tim ditetapkan selama 32 (tiga puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Maret 2010.” Pasal II ... Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sampai dengan berakhirnya masa tugas Tim Penertiban Barang Milik Negara, pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga belum selesai seluruhnya, sehingga memerlukan perpanjangan masa tugas;
c.bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Penertiban Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Penertiban Barang Milik Negara;
d.bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sambil mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan secara komprehensif dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara secara menyeluruh, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang- …
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;

Menetapkan

1.Ketentuan DIKTUM PERTAMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ” Membentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a.Ketua merangkap anggota : Menteri Keuangan;
b.Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Sekretaris Negara;
c.Anggota ...
c.Anggota : 1. Jaksa Agung;
1. 2.Menteri Pertahanan;
2. 3.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. 4.Menteri Pekerjaan Umum;
4. 5.Sekretaris Kabinet;
5. 6.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. 7.Kepala Kepolisian Negara
7. 8.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. 9.Kepala Badan Pertanahan Nasional.”
9. 2.Ketentuan DIKTUM KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ” 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim.
10. 2.Untuk melaksanakan tugas sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam menyusun langkah-langkah sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.”
11. 3.Ketentuan DIKTUM KEDELAPAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ” Masa kerja Tim ditetapkan selama 32 (tiga puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Maret 2010.” Pasal II ... Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2011