DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2011

Nomor: 5
Tahun: 2011
Ditetapkan: 21 Februari 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan ha1 tersebut perlu ditetapkan Peraturart Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara &embaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran ' ~ e ~ a r aRI Tahun 2006 Nomor 20);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
6.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penertiban Barang Milik Negara;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor %/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pengahapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.6/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pegelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Penertiban Barang Milik Negara; MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK/06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK PEZAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK/06/2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.03/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.06/2009

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK/06/2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.03/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.06/2009

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014