Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Meneg menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi berikut keterkaitan dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan serta perwujudan kemandirian, ketangguhan, dan keunggulan bangsa melalui pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu pengetahuan dasar;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi yang diselenggarakan oleh departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian milik masyarakat termasuk usaha industri, sehingga secara optimal mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang baik dari segi hasil, biaya, maupun pemanfaatan sumber daya;
c.pengkoordinasian kegiatan operasional di bidang riset dan teknologi lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen tertentu:
1.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
2.Badan Tenaga Nuklir Nasional;
3.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
5.Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
6.Badan Standardisasi Nasional;
7.Badan Pengawasan Tenaga Nuklir.
d.peningkatan minat dan peran serta masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;
e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Presiden di bidang riset dan teknologi;
f.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
2.Meneg Koperasi dan PKM:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
3.Meneg LH:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
4.Meneg Otda:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang otonomi daerah dan supervisi atas pelaksanaannya;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program pengembangan administrasi pemerintahan daerah;
c.pengakselerasian penyerahan kewenangan oleh departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen kepada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi otonomi daerah;
d.evaluasi terhadap implementasi proses desentralisasi dan otonomi daerah;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
5.Meneg Parseni:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata dan kesenian;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program pembangunan pariwisata dan kesenian dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
c.peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha pariwisata dan kesenian dalam memajukan pariwisata dan kesenian;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
6.Meneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal serta pembinaan, pengendalian, peningkatan efisiensi, privatisasi, dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
c.peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
7.Meneg PORA:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan pemuda dan olah raga;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program kepemudaan dalam pembangunan dan pencapaian prestasi yang tinggi di bidang keolahragaan;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemuda dan olah raga dalam pembangunan;
d.pengkoordinasian kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan organisasi kepemudaan lainnya;
e.pengkoordinasian kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia dan lembaga-lembaga keolahragaan lainnya;
f.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
8.Meneg PU:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pekerjaan umum, termasuk pengembangan konstruksi;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di bidang pekerjaan umum;
c.peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di bidang pekerjaan umum;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
9.Meneg Pemberdayaan Perempuan:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, termasuk keluarga berencana;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, monitoring, dan evaluasi terhadap program pemberdayaan perempuan;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
d.pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan;
e.pengkoordinasian kegiatan operasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
f.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
10.Meneg Urusan HAM:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, serta kerja sama nasional dan internasional di bidang hak asasi manusia;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang penegakan dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
11.Meneg Transkep:
a.perumusan kebijakan pemerintah untuk program transmigrasi dan kependudukan;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk program transmigrasi dan kependudukan;
c.peningkatan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan transmigrasi dan kependudukan;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
12.Meneg PAN:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem serta sumber daya aparatur pusat dan daerah dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan pemerintah daerah di bidang pendayagunaan aparatur negara;
c.peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem, sumber daya manusia, dan penyelesaian masalah-masalah aparatur beserta tindak lanjutnya;
d.pengkoordinasian kegiatan operasional Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
13.Meneg Maskat:
a.perumusan kebijakan pemerintah di bidang masalah- masalah kemasyarakatan;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di bidang urusan kemasyarakatan;
c.peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di bidang masalah-masalah kemasyarakatan;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.