Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2000
- Nomor
- 52
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Otonomi Daerah; Wakil Ketua merangkap Anggota : Menteri Keuangan; Sekretaris merangkap Anggota : Deputi Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang Kewenangan dan Organisasi; Wakil Sekretaris merangkap Anggota : Staf Ahli Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang Sumber Daya Alamat; Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet;
KEDUA : Tim Koordinasi mempunyai tugas:
KETIGA : KEtua Tim atau Pejabat yang ditunjuk diikutsertakan pada setiap rapat Menteri Negara Koordinator yang agendanya menyangkut permasalahan Otonomi Daerah. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait di Pusat maupun di Daerah. KELIMA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang menangani bidang-bidang tertentu dan Tim Kerja Sekretariat yang pembentukannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi. KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah. KETUJUH : Biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini yang berkaitan dengan berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing. KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi melanjutkan dan memanfaatkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999. KESEMBILAN: Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan tidak berlaku. KESEPULUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)