DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 136 Tahun 1999

Nomor: 136
Tahun: 1999
Ditetapkan: 10 November 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Departemen berkedudukan sebagai perumus dan pelaksana kebijakan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh seorang Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen mempunyai tugas menetapkan kebijakan pemerintah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Departemen terdiri dari:

1.Departemen Dalam Negeri;
2.Departemen Luar Negeri;
3.Departemen Pertahanan;
4.Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
5.Departemen Keuangan;
6.Departemen Pertambangan dan Energi;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8.Departemen Pertanian;
9.Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
10.Departemen Perhubungan;
11.Departemen Eksplorasi Laut;
12.Departemen Tenaga Kerja;
13.Departemen Kesehatan;
14.Departemen Pendidikan Nasional;
15.Departemen Agama;
16.Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 4

Tugas Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah:

1.Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2.Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik luar negeri;
3.Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertahanan;
4.Departemen Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum dan perundang-undangan;
5.Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan negara;
6.Departemen Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertambangan dan energi;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan;
8.Departemen Pertanian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian;
9.Departemen Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan;
10.Departemen Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan;
11.Departemen Eksplorasi Laut mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang eksplorasi laut;
12.Departemen Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
13.Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan;
14.Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan nasional termasuk kebudayaan;
15.Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama;
16.Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang permukiman dan pengembangan wilayah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Departemen menyelenggarakan fungsi:

1.Departemen Dalam Negeri

a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pelaksanaan sebagian tugas pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan daerah dan desa;
c.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
d.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
f.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 2.Departemen Luar Negeri
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang politik luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 3.Departemen Pertahanan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pertahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 4.Departemen Hukum dan Perundang-undangan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang hukum dan perundang-undangan dan pelayanan serta penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaantugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 5.Departemen Keuangan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 6.Departemen Pertambangan dan Energi
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pertambangan dan energi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 8.Departemen Pertanian
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 9.Departemen Kehutanan dan Perkebunan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 10.Departemen Perhubungan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang perhubungan yang mencakup transportasi terpadu meliputi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi, serta penyiaran, search and rescue (SAR), dan meteorologi dan geofisika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga, pengolahan data dan penyajian informasi;
c.pelaksanaan SAR dan meteorologi dan geofisika;
d.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
f.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 11.Departemen Eksplorasi Laut
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang eksplorasi laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pelaksanaan dan pengawasan tugas eksplorasi ekosistem laut untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
c.pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan laut, pengembangan, pendayagunaan, dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati laut serta perijinan eksplorasi laut dalam skala nasional;
d.pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang eksplorasi laut;
e.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
f.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
h.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 12.Departemen Tenaga Kerja
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pelaksanaan sebagian tugas pembinaan, penempatan, dan pengembangan produktivitas tenaga kerja;
c.pelaksanaan tugas pembinaan hubungan industrial, perlindungan, dan pengawasan ketenagakerjaan;
d.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
e.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
f.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
g.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 13.Departemen Kesehatan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 14.Departemen Pendidikan Nasional
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pendidikan nasional termasuk kebudayaan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 15.Departemen Agama
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 16.Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang permukiman dan pengembangan wilayah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Departemen terdiri dari:

a.Menteri;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal;
d.Inspektorat Jenderal;
e.Staf Ahli;
f.Badan;
g.Pusat;
h.Instansi Vertikal.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya, serta pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Departemen.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a.pembinaan dan pelaksanaan tugas Departemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pendayagunaan sumber daya serta hubungan antarlembaga dan masyarakat;
b.koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 10

(1)Sekretariat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro sesuai beban kerja, masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian sesuai beban kerja.
(2)Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat ditempatkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 11

Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Departemen mempunyai tugas menetapkan kebijakan pemerintah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Departemen terdiri dari:

1.Departemen Dalam Negeri;
2.Departemen Luar Negeri;
3.Departemen Pertahanan;
4.Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
5.Departemen Keuangan;
6.Departemen Pertambangan dan Energi;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8.Departemen Pertanian;
9.Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
10.Departemen Perhubungan;
11.Departemen Eksplorasi Laut;
12.Departemen Tenaga Kerja;
13.Departemen Kesehatan;
14.Departemen Pendidikan Nasional;
15.Departemen Agama;
16.Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 4

Tugas Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah:

1.Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2.Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik luar negeri;
3.Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertahanan;
4.Departemen Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum dan perundang-undangan;
5.Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan negara;
6.Departemen Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertambangan dan energi;
7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan;
8.Departemen Pertanian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian;
9.Departemen Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan;
10.Departemen Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan;
11.Departemen Eksplorasi Laut mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang eksplorasi laut;
12.Departemen Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
13.Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan;
14.Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan nasional termasuk kebudayaan;
15.Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama;
16.Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang permukiman dan pengembangan wilayah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Departemen menyelenggarakan fungsi:

1.Departemen Dalam Negeri

a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pelaksanaan sebagian tugas pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan daerah dan desa;
c.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
d.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
f.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 2.Departemen Luar Negeri
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang politik luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 3.Departemen Pertahanan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pertahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 4.Departemen Hukum dan Perundang-undangan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang hukum dan perundang-undangan dan pelayanan serta penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaantugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 5.Departemen Keuangan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 6.Departemen Pertambangan dan Energi
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pertambangan dan energi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 7.Departemen Perindustrian dan Perdagangan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 8.Departemen Pertanian
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 9.Departemen Kehutanan dan Perkebunan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 10.Departemen Perhubungan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang perhubungan yang mencakup transportasi terpadu meliputi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi, serta penyiaran, search and rescue (SAR), dan meteorologi dan geofisika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga, pengolahan data dan penyajian informasi;
c.pelaksanaan SAR dan meteorologi dan geofisika;
d.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
f.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 11.Departemen Eksplorasi Laut
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang eksplorasi laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pelaksanaan dan pengawasan tugas eksplorasi ekosistem laut untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
c.pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan laut, pengembangan, pendayagunaan, dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati laut serta perijinan eksplorasi laut dalam skala nasional;
d.pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang eksplorasi laut;
e.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
f.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
h.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 12.Departemen Tenaga Kerja
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pelaksanaan sebagian tugas pembinaan, penempatan, dan pengembangan produktivitas tenaga kerja;
c.pelaksanaan tugas pembinaan hubungan industrial, perlindungan, dan pengawasan ketenagakerjaan;
d.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
e.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
f.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
g.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 13.Departemen Kesehatan
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 14.Departemen Pendidikan Nasional
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pendidikan nasional termasuk kebudayaan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 15.Departemen Agama
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengolahan data, dan penyajian informasi;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.
1. 16.Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
a.penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang permukiman dan pengembangan wilayah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;
c.penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;
d.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;
e.pelaksanaan pengawasan fungsional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Departemen terdiri dari:

a.Menteri;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal;
d.Inspektorat Jenderal;
e.Staf Ahli;
f.Badan;
g.Pusat;
h.Instansi Vertikal.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya, serta pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Departemen.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a.pembinaan dan pelaksanaan tugas Departemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pendayagunaan sumber daya serta hubungan antarlembaga dan masyarakat;
b.koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 10

(1)Sekretariat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro sesuai beban kerja, masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian sesuai beban kerja.
(2)Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat ditempatkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 11

Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 136 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2000